Admin Kanal KLHK

Anjangsana Penerima Kalpataru 2023

Manggala Wanabakti, Senin, 28 Agustus 2023

Direktur Kemitraan Lingkungan menerima kunjungan dari Pak Nugroho sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan bersama PT INDOSHE.

Dalam kunjungan ini, Pak Nugroho melakukan praktik atas penemuannya dalam hal membenahi unsur yang ada di tanah agar lebih subur. Dalam praktiknya, Pak Nugroho terlebih dahulu mengukur nutrisi tanah melalui teknologi sederhana.

Beliau menyebutkan bahwa alatnya hanya dicelupkan saja, sudah mengetahui kandungan nutrisi yang ada di tanaman. Jika sudah mengetahui unsur yang ada di dalam tanah, formula larutan Biosoildam yang menjadi inovasi beliau bisa dipakai membenahi unsur tanah agar lebih subur.

Pada kesempatan kali ini, Direktur Kemitraan Lingkungan, Bu Jo Kumala Dewi menyebutkan bahwa alat yang digunakan Pak Nugroho sangat praktis dan bisa digunakan oleh semua khalayak. Direktorat Kemitraan Lingkungan mendukung pengembangan inovasi yang dilakukan Pak Nugroho.

Editor: Kardian

KLHK Selenggarakan Festival LIKE Di Indonesia Arena Akhir Pekan Ini

Nomor: SP.301/HUMAS/PPIP/HMS.3/09/2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), didukung oleh para mitra kerja akan menyelenggarakan Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta pada tanggal 16 -18 September 2023. Festival LIKE ini juga merupakan rangkaian Road to COP 28 UNFCCC, yang akan dilangsungkan di Dubai, UEA akhir November tahun ini.

Festival LIKE adalah ajang mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip: (1) Keberpihakan kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk produktif melalui akses kelola hutan sosial; (2) Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan dengan indikator pengendalian deforestasi, kerja penanaman pohon dan penanganan ekoriparian, replikasi ekosistem, menjaga kawasan konservasi dan satwa liar (wild life) serta ekosistemnya; (3) Meningkatkan produktivitas dunia usaha untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, mengembangkan desa-desa pusat pertumbuhan dengan kemitraan dunia usaha dan masyarakat keseimbangan produktivitas; (4) Eksplorasi sumber daya untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan (5) Pemanfaatan teknologi untuk usaha-usaha produktivitas, ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui perencanaan, implementasi dan monitoring dengan sistem yang dapat diandalkan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dan aktualisasinya disampaikan dalam Festival LIKE selama 3 hari melalui kegiatan-kegiatan yang diatur dalam empat tematik materi, yaitu: (a) Komitmen Energi Baru Terbarukan, pada Zona Biru; (b) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, pada Zona Hijau; (c) Inovasi Pemulihan Lingkungan, pada Zona Kuning; dan (d) Masyarakat Sejahtera Alam Lestari, pada Zona Ungu.

Pada masing-masing zona berisi berbagai kegiatan, seperti: Talkshow, Coaching Clinic, Seller Meet Buyers, Demo inovasi, Pertunjukan Seni Budaya dan Musik, serta Perlombaan. Festival LIKE rencananya akan dihadiri oleh ribuan Petani Perhutanan Sosial dari seluruh Indonesia yang telah mendapatkan izin alokasi lahan perhutanan sosial dari Presiden Joko Widodo, sebagai wujud pemerataan ekonomi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto saat bertemu dengan awak media di Jakarta (12/09/2023) menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam festival ini terkait pelindungan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan, energi baru terbarukan, hingga komitmen pemerintah terhadap lingkungan. Agus juga menyampaikan bahwa pada puncak acara nanti direncanan akan dihadiri Yth. Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 September 2023.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa Festival ini juga merupakan pameran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pameran ini mencerminkan potret-potret mulai dari membuat langkah korektif kebijakan, membuat base line, hingga mengeksekusi kebijakan.

Masyarakat dapat mengunjungi pameran dan mengikuti talkshow dan coaching clinic yang diselenggarakan di area gedung Indonesia Arena di Kawasan Gelora Bung karno mulai tanggal 16-18 September 2023.(*)
_____________________
Jakarta, KLHK, 12 September 2023

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
Nunu Anugrah

Sumber: PPID KemenLHK http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7369/klhk-selenggarakan-festival-like-di-indonesia-arena-akhir-pekan-ini

Sinergi Pentahelix Konservasi Hutan dalam Pengembangan Geothermal dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional 2023, Direktur Kemitraan Lingkungan menyampaikan dukungan dalam Saresehan Perhutanan Sosial yang diinisiasi oleh PT Geo Dipa Energi (Persero). Sarasehan bertema “Sinergi Pentahelix Konservasi Hutan dalam Pengembangan Geothermal dan Perhutanan Sosial” ini diikuti sekitar seratus peserta.

Direktur Kemitraan Lingkungan, Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc. menyampaikan bahwa saresehan ini menjadi awal untuk meningkatkan sinergitas pentahelix dari pemerintah dan tiga unsur lainnya, yakni akademisi, perusahaan, komunitas dan media, dalam pengembangan industri geothermal dan perhutanan sosial.

Pemerintah akan mencoba melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk melakukan konservasi hutan sebaik-baiknya. Namun, masyarakat tetap perlu didampingi dan ditingkatkan kapasitasnya, sehingga mereka bukan hanya melestarikan hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan hidupnya sebagaimana tujuan program perhutanan sosial.

General Manager PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Ilen Kardani, menyampaikan bahwa saresehan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pentaheilx dalam bersinergi memelihara konservasi hutan di sekitar Kecamatan Ciwidey, khususnya Patuha dimana Geo Dipa beroperasi. Salah satu upaya menjaga konservasi hutan adalah dengan munculnya kesadaran warga untuk tidak merusak alam.

Editor: Kardian

Meng’GAUL’kan -Gerakan Aksi Untuk Lingkungan- Generasi Muda Peserta Raimuna 2023

Rabu, 16 Agustus 2023, Direktur Kemitraan Lingkungan mengunjungi stand KLHK pada Raimuna Nasional XII di Buperta Cibubur.
Pramuka adalah mitra penting lho bagi KLHK. Melalui Saka Kalpataru dan Saka Wanabhakti, KLHK terus mengkampanyekan Gerakan Aksi untuk Lingkungan dan melakukan pembinaan kepada generasi muda agar memiliki pemahaman, wawasan dan kepedulian terhadap hutan dan lingkungan agar tetap lestari,
Dengan spirit meng-GAUL-kan (Gerakan Aksi Untuk Lingkungan) generasi muda peserta Raimuna Nasional 2023, Direktur Kemitraan Lingkungan mendorong aksi pramuka dalam gerakan 3R (reduce, reuse, recycle) untuk pengendalian dampak perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Kegiatan Raimuna Nasional XII dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, pada tanggal 14 Agustus 2023 lalu, dan akan berlangsung hingga tanggal 21 Agustus 2023.

Salam Pramuka!

Kabar dari KPH Tanah Laut

Terharu dan bangga. Itulah perasaan rombongan Direktorat Jenderal PSKL ketika mengunjungi KPH Tanah Laut. Kami disambut dengan cara yang keren di penghujung hari. Lelah kami berubah menjadi semangat. Dikenalkan dengan KTH Mart, satu-satunya KTH Mart yang ada di Kalsel. Gerai ini berisi produk-produk HHBK dari Wilayah KPH Tanah Laut. Luar Biasa.

KTH Mart merupakan inisiasi kerja sama KLHK, Dishut Kalsel, serta KPH Tanah Laut dengan dukungan Forest Investment Programme II (FIP-II). Tujuannya, mendorong pemasaran produk hasil Perhutanan Sosial di daerah Tanah Laut.
KTH Mart berfungsi sebagai salah satu wadah pemasaran bagi produk-produk unggulan KTH. Sebut saja ragam produk HHBK seperti madu kelulut, jamur crispy, pupuk cair, kemiri, asap cair, pupuk bokashi, kopi katunun liberica, selai buah, gula aren, jahe, dan lain-lain. Bukti nyata bahwa petani hutan kita mampu mengolah hutan dengan baik.
Dirjen PSKL dan Direktur Kemitraan Lingkungan diberi kehormatan untuk menanam pohon ulin. Ini sebagai lambang bahwa selain mengambil manfaat ekonomi, masyarakat juga melestarikan hutan.

Bravo KPH Tanah Laut!

Bincang Sore dengan KTH Gunung Birah

Masih dari Bumi Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan.
Rombongan Direktorat Jenderal PSKL berkunjung ke PPHKm KTH Gunung Birah, Kabupaten Tanah Laut, salah satu penerima Bang Pesona 2023 dan nominator Wanalestari Kategori Hkm.
Sejak mendapatkan SK PS pada 2021, KTH Gunung Birah terus berkembang. Kini mereka mengelola 4 kelompok usaha: KUPS jasa lingkungan (wisata alam Gunung Birah dan camping), KUPS agroforestry (kopi, gula merah, petai, dan air lahang), KUPS budidaya madu (lebah madu kelulut) dan KUPS silvopastura (ternak sapi dan kambing).
Setiap masalah dan dinamika yang terjadi di Gunung Birah menempa anggotanya menjadi semakin inovatif dan mencari solusi. Singgah sejenak dari rangkaian kegiatan di Kalimantan, Dirjen PSKL menyampaikan peluang-peluang optimalisasi penyelenggaran PS di tingkat tapak pasca terbitnya Perpres 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta peluang optimalisasi pendampingan melalui APBD, Dana Desa, dan lain-lain.
Dukungan para pihak tentunya akan meningkatkan optimisme KTH Gunung Birah. Mereka menyambut baik arahan, regulasi lintas sektor, serta peluang-peluang optimalisasi penyelenggaraan PS.
Bincang sore ini diakhiri dengan penanaman kayu ulin, tinjauan lokasi budidaya madu kelulut, serta melihat aneka ragam produk buatan KTH. Antusiasme dan harapan masa depan kelompok tersirat dari wajah-wajah anggota kelompok.

Penulis: Ridwan FA

Editor: Kardian

Peningkatan Kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial Kalimantan Selatan

Peningkatan Kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
Kinerja pendamping menjadi salah satu penentu keberhasilan pengembangan PS. Seorang pendamping PS harus mumpuni dan mau terus belajar untuk meningkatkan kinerja di lapangan. Maka, peningkatan kapasitas pendamping perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang telah dilakukan, wilayah Kalsel membutuhkan peningkatan kapasitas yang terkait dengan pengarusutamaan gender pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha.

Dalam arahannya, Direktur Kemitraan Lingkungan mencoba menggali kembali spirit perhutanan sosial kepada para pendamping. Keseimbangan antara dinamika lingkungan dan sosial budaya di kawasan dan sekitar hutan perlu diingat dan ditanam kuat-kuat ke dalam sanubari. Mars Rimbawan harus selalu mengilhami dalam bekerja membangun PS.

Acara dilanjutkan dengan materi pendampingan dalam tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender (PUG) yang dipandu oleh Linda Krisnawati dari Direktorat Kemitraan Lingkungan
Ada tiga tata kelola dalam mengembangkan PS: kawasan, kelembagaan, dan usaha. Kemampuan tata kelola ini harus dimiliki oleh pendamping PS maupun anggota KPS. Lebih jauh lagi, juga harus ditopang atau didasarkan dengan PUG.

Perlu kita pahami, PUG bukan hanya soal jenis kelamin lelaki-perempuan saja, tetapi juga soal kesetaraan peran dalam kelompok masyarakat. Misalnya ada lelaki, perempuan, tua, muda, dan difabel. Indikator PUG adalah akses, partisipasi, kontrol, manfaat.

Agar PS benar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, semua pihak harus sadar dan responsif terhadap gender. Jadi, setiap orang punya kontribusi positif dalam memajukan PS.
Hal yang juga perlu diingat, bahwa kita tidak bekerja sendirian. Perlu kerja sama antar pihak, bahu-membahu, dan saling menolong.

Lahirnya Perpres No 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial memungkinkan kita untuk berkolaborasi, berbagai pihak dapat saling bekerja sama.

Pendamping dan staf KPH antusias mengikuti jalannya kegiatan. Diskusi selama kegiatan membuat suasana hidup. Banyak pertanyaan penting yang muncul, curhat tantangan pendampingan di lapangan, update kebijakan PS terbaru, isu terkini pendampingan yang dilirik kalangan tertentu, peluang pengembangan PS dengan dana CSR, penyusunan dan pengembangan IAD, dan lain-lain.

Datang membawa tanya dan pulang membawa ide dan rencana. Itulah tekad perubahan yang tampak dari wajah pendamping dan staf KPH Kalimantan Selatan. Tekad yang akan memajukan masyarakat dan kelestarian kawasan hutan Kalimantan

Penulis: Ridwan FA

Editor: Kardian

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Usaha dan Pengesahan Rencana Kelola Perhutanan Sosial

Keberadaan RKPS menjadi sebuah tahap awal bagi KPS untuk dapat melangkah lebih jauh. Ia menjadi pijakan dalam mengelola izin Perhutanan Sosial. Rencana pengelolaan PS dituangkan ke dalam RKPS, lalu diturunkan menjadi rencana kerja tahunan (RKT).

RKT menjadi penting bagi pemegang izin PS, salah satunya untuk melakukan kerja sama pengembangan KPS dengan mitra-mitra lain. Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan, pengembangan usaha PS, pengelolaan sumber daya alam, penelitian sumber daya hutan dan lingkungan, pengembangan imbal jasa lingkungan, dan lain-lain.

Ditjen PSKL beserta seluruh UPT bekerja bahu membahu dalam percepatan mengembangkan PS. Sejalan dengan hal itu, pada 10 Agustus 2023, sejumlah 16 RKPS dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah disahkan. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama usaha antara 5 PP HTR dengan Koperasi Rimba Tiga Lestari.

Penandatanganan dokumen tersebut turut disaksikan oleh Direktur Jenderal PSKL didampingi oleh Direktur Kemitraan Lingkungan, Kepala Balai PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, KPH, dan pihak terkait lainnya.

Pekerjaan rumah kita masih banyak, perlu bergandengan tangan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan PS. Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat agar mandiri dan cakap dalam mengelola hutan secara lestari untuk kesejahteraan

Penulis: Ridwan FA

Editor: Kardian

Silaturahim dengan SBI

Si tampan dari belantara Kalimantan, bekantan, telah masuk dalam red list IUCN dalam kategori “hampir punah”. jangan sampai mereka benar-benar hanya sisa boneka.

masih ingatkah sobat dengan sekelompok anak muda di Kalimantan yang aktif dalam penyelamatan bekantan? iya, Sahabat Bekantan Indonesia (SBI). kontribusinya bukan main-main, menjaga kelestarian bekantan. upaya mereka diganjar Penghargaan Kalpataru tahun 2022 untuk kategori Penyelamat Lingkungan. Pemuda-pemudi di SBI tidak hanya menyelamatkan bekantan, tetapi juga turut melestarikan habitatnya di Kalimantan. Tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh SBI, tetapi itu tak menyurutkan langkah mereka melestarikan red list species ini.

Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah keniscayaan. Direktur Kemitraan Lingkungan bertemu kembali dengan SBI dalam sebuah kesempatan, membicarakan tantangan di lapangan, strategi pengembangan konservasi bekantan, serta peluang-peluang kolaborasi dan pendanaan kegiatan agar berkelanjutan.

Peningkatan Kapsitas Pendamping PS Wilayah Sulawesi Selatan

Direktur Jenderal PSKL, Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc secara langsung memberikan arahan sekaligus membuka acara Peningkatan Kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial di Makassar 25-27 Juli 2023. Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan implementasi dari hasil survei Training Needs Assessment (TNA) pada bulan Maret 2023 pada seluruh pendamping. Ada 4 komponen utama dalam survei kebutuhan peningkatan kapasistas pendamping yang dilaksanakan meliputi: 1) Peningkatan Kapasitas Pendamping Pra Persetujuan; 2) Peningkatan Kapasitas Pendamping Pasca Persetujuan, 3) Tingkat Kompetensi Pendamping; 3) Pengarusutamaan Gender (PUG).

Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat keragaman jenis kebutuhan peningkatan kapasitas pendamping pada masing-masing wilayah BPSKL bahkan pada masing-masing provinsi. Salah satu hasil survei dan analisis di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penyusunan RKPS dan perhitungan nilai ekonomi (NEKON) hasil penjualan dari produk/jasa perhutanan sosial adalah 2 di antara 29 kebutuhan proritas peningkatan kapasitas bagi pendamping.

Dengan didukung BPDLH, Direktorat Kemitraan Lingkungan, Direktorat PUPS, dan BPSKL Wilayah Sulawesi memulai 3 tahapan model peningkatan kapasitas, yaitu: tahap 1 secara virtual kepada seluruh pendamping, perwakilan KPS dan KPH di wilayah Sulawesi (26 Juni 2023); tahap 2 secara virtual untuk seluruh pendamping, perwakilan KPS, dan KPH di Provinsi Sulawesi Selatan (11 Juli 2023); tahap 3 secara faktual untuk 50 pendamping dan 5 kepala KPH di Provinsi Sulawesi Selatan (25-27 Juli 2023). Materi peningkatan kapasitas yang diberikan pada tiap tahap didesain berbeda sesuai target yang diharapkan.

Dirjen PSKL menyampaikan beberapa arahan penting dalam pembukaan yaitu terkait kebutuhan dan peran pendamping perhutanan sosial, khususnya dalam mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Dirjen PSKL menjelaskan pula tentang target percepatan distribusi akses legal, pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dan pendampingan hingga tahun 2030 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Direktur Kemitraan Lingkungan, Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc. dalam penutupan peningkatan kapasitas pendamping, 27 Juli 2023 menyampaikan apresiasi kepada 50 pendamping dan 5 kepala KPH atas kerja sama dalam memfasilitasi penyusunan 55 RKPS di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disahkan oleh Kepala BPSKL Wilayah Sulawesi. Berdasarkan target APBN tahun 2023 dalam fasilitasi penyusunan RKPS di BPSKL Wilayah Sulawesi adalah 61 RKPS dan realisasi 131 RKPS dengan rincian: Wilayah I target 31 RKPS dan realisasi 71 RKPS (55 melalui peningkatan kapasitas pendamping); Wilayah II target 18 RKPS dan realisasi 44 RKPS; Wilayah III target 12 RKPS dan realisasi 16 RKPS. Dengan demikian BPSKL Wilayah Sulawesi dalam fasilitasi penyusunan RKPS mencapai lebih dari 200% dari target.

Pemahaman pendamping terhadap perhitungan NEKON semakin baik, sehingga diharapkan terjadi pelaporan NEKON secara berkala. Atas capaian ini, Direktur Kemitraan Lingkungan yang mendapat tugas dari Dirjen PSKL sebagai pembina di wilayah ini cukup puas dan mendorong balai agar terus memaksimalkan pencapaian kinerja mendukung capaian PSKL secara nasional. Mengakhiri kegiatan peningkatan kapasitas pendamping ini, dilaksanakan evaluasi bersama dengan mendengarkan pengalaman dan kesan pendamping dan KPH dalam mengikuti peningkatan kapasitas pendamping perhutanan sosial. Sebagai pembelajaran bahwa model peningkatan kapasitas pendamping perhutanan sosial dengan berbasis TNA nampaknya cukup efektif dan aplikatif sehingga diharapkan dapat dilaksanakan oleh balai pada tingkat regional, seksi wilayah atau pada tingkat provinsi.

Editor: Kardian