Perhutanan Sosial

Masyarakat Sumsel Dapat 211 Persetujuan Perhutanan Sosial dari KLHK selama Tahun 2023

Kabar Pesona Edisi 5 Februari

Sepanjang tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memberikan sebanyak 211 Persetujuan Perhutanan Sosial (PS) kepada masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel). Informasi ini diumumkan dalam Seminar Catatan Akhir Tahun HaKI-Perhutanan Sosial Sumsel 2023 yang diselenggarakan pada Selasa, 19 Desember 2023.

Dengan luas total mencapai 133.390,23 hektar, izin tersebut diberikan melalui 5 skema yang berbeda. Menurut Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute (HaKI), Deddy Permana, Perhutanan Sosial telah menjadi isu strategis yang mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam mendampingi masyarakat, HaKI telah aktif melibatkan diri dalam program Ford Foundation di 56 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang tersebar di 5 wilayah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Deddy menjelaskan bahwa pendampingan pasca Persetujuan juga telah dilakukan secara intensif, terutama pada 6 KPS yang mendapatkan dukungan sejak tahun 2018. “Kami fokus pada pengembangan kelembagaan dan sosial ekonomi sebagai bagian dari pendampingan kami,” ujar Deddy.

Dari sudut pandang Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), data GoKUPS mencatat adanya 265 KUPS yang telah terbangun di Sumsel. Dari jumlah tersebut, 129 KUPS mencapai level Blue, 59 KUPS level Silver, dan 77 KUPS level Gold. Produk-produk yang dihasilkan oleh KUPS mencakup kopi, karet, madu, kerajinan tangan, hingga ekowisata.

Namun, Deddy juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh sektor Perhutanan Sosial. Kendala modal, proses kelembagaan, dan kurangnya pemahaman dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

“Tantangan ini melibatkan keterbatasan jumlah pendamping, pengembangan usaha KPS/KUPS yang belum maksimal, dan kelembagaan yang kurang berfungsi dengan baik,” tambahnya.

Meski demikian, Deddy menyatakan optimisme terhadap resolusi untuk tahun 2024. Dia berharap bahwa Perhutanan Sosial dapat diukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Upaya koordinasi antar stakeholder, peningkatan peran OPD terkait, dan pengembangan multi usaha menjadi fokus untuk mencapai tujuan tersebut.

Sumber: Kabar Pesona PSKL

Baca selengkapnya di: http://pskl.menlhk.go.id/berita/671-berita-kabar-pesona-edisi-5-februari-2024.html

Kunjungan Mahasiswa YS Parmar University of Horticulture and Forestry India

Pada 29 November 2023 Direktorat Kemitraan Lingkungan turut menyambut kedatangan mahasiswa dan mahasiswi magang dari YS Parmar University of Horticulture and Forestry India di Ruang Jati Gedung Museum Kehutanan Manggala Wanabakti.

Pada kesempatan tersebut, Direktorat Kemitraan Lingkungan berbagi ilmu tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia dan peran perempuan dalam perhutanan sosial. Para mahasiswa juga berbagi cerita tentang program pengelolaan perhutanan berbasis masyarakat yang juga ada di India.

Pembekalan ini merupakan salah satu agenda dari studi magang 21 hari yang berlangsung pada 25 November – 16 Desember 2023 .

Kerjasama Mitra dari Korea Selatan Siap Dukung Pengelolaan Perhutanan Sosial

Jakarta, 10 Oktober 2023, Direktorat Kemitraan Lingkungan mendapat kunjungan dari CEO & CPO Tree Planet dari Korea Selatan yang didampingi oleh Detara Foundation.

Mewakili Direktorat Kemitraan Lingkungan, Kasubdit Pengembangan Pendampingan Perhutanan Sosial, Hasnawir, Ph.D, bersama pejabat fungsional menerima audiensi ini. Hasnawir menjelaskan tentang Program Perhutanan Sosial di Indonesia dan potensi kerja sama mitra yang dapat dilakukan.

Pihak Tree Planet menjelaskan tentang misi dan tujuan program dengan fokus pada Forest and Nature. Dalam diskusi, muncul ide untuk saling menjajaki kerja sama dalam mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan komunikasi lanjutan.

 

Pendamping Perhutanan Sosial pada KHDPK

Bertempat di Bogor, Jawa Barat, 6 Oktober 2023, Direktorat Kemitraan Lingkungan bersama Balai PSKL Wilayah Jawa dan Pusdiklat SDM LHK menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan PS dan Pengembangan Kompetensi PS pada KHDPK melalui Learning Management System (LMS).

Pada kegiatan ini, Direktur Kemitraan Lingkungan, Kepala Pusdiklat SDM LHK, serta Direktur SDM, Umum, TI Perum Perhutani menyambut 143 Pendamping PS dan 30 Pendamping dari unsur Karyawan Perum Perhutani yang bergabung secara virtual.

Dalam sambutannya, Direktur Kemitraan Lingkungan, Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc. menyebutkan bahwa adanya pendamping PS pada KHDPK dapat berperan dalam mewujudkan percepatan pengelolaan PS. Harapannya, para pendamping dapat mengikuti pembelajaran secara baik dan mampu mendampingi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan serta mandiri.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan perencanaan program pengembangan kompetensi yang disampaikan langsung oleh Dr. Gamin sebagai Widyaswara Pusdiklat SDM LHK.

Sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan PS pada KHDPK ini disampaikan langsung oleh Kepala Balai PSKL Wilayah Jawa, Nur Faizin, S.Hut. Beliau berpesan bahwa para pendamping PS dapat memfasilitasi kelompoknya dari segi tata kelola kawasan, kelembagaan, usaha, dan memperhatikan hak, kewajiban, dan larangan dalam pengelolaan PS pada KHDPK.

Lokakarya Penyusunan Master Plan IAD Kabupaten Dompu

Lokakarya Penyusunan Masterplan IAD (Integrated Area Development) Perhutanan Sosial Kab. Dompu dilaksanakan tanggal 20-23 September 2023 di Dompu.

Lokakarya dibuka oleh Wakil Bupati Kab. Dompu, H. Syahrul Parsa dan dihadiri lebih kurang 60 peserta, yang terdiri dari Bappeda Kab Dompu, OPD terkait di Kab Dompu, KPH, Kepala Desa, Dit PKPS, Dit PUPS, Dit KL, BPSKL Balnur dan Tim SSF (Strengthening Social Forestry).

Dalam arahannya, Wakil Bupati Dompu menyampaikan apresiasi atas inisiatif Ditjen PSKL melalui SSF Project dalam menfasilitasi penyusunan Master Plan IAD Kab Dompu dan siap mendukung pelaksanaan IAD tersebut dengan tema “Menuju Dompu Mashur (Mandiri Sejahtera,Unggul dan Religius) melalui IAD PS berbasis mitigasi bencana.