Perhutanansosial

Penutupan Festival LIKE

Kemeriahan Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) telah usai. Festival yang berlangsung 3 hari sejak tanggal 16 September 2023 mencapai puncaknya dengan penyampaian pesan Presiden Joko Widodo di Indonesia Arena, Jakarta (18/9/2023). “Hati-hati” adalah kata pertama yang disampaikan Presiden dihadapan lebih dari 16 ribu peserta yang memenuhi Indonesia Arena. Presiden Jokowi mengingatkan untuk berhati-hati dengan ancaman perubahan iklim yang sudah nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia.

Kerusakan lingkungan juga terjadi di kawasan hutan hingga mangrove. Terkait dengan hal ini, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, antara lain dengan menggiatkan kembali reboisasi atau penanaman pohon.

Transisi menuju ekonomi hijau untuk menghadapi perubahan iklim, juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Berbagai aktivitas hijau seperti daur ulang sampah, produksi industri hijau, pembangunan kendaraan listrik, hingga penggunaan bahan bakar hijau terus dikerjakan oleh banyak negara.

Di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup di Indonesia agar tetap hijau. “Marilah kita jaga lingkungan hidup kita baik yang biotik maupun abiotik sehingga negara kita Indonesia ini tetap hijau, lingkungannya baik, udaranya bersih, dan kita bisa menikmati hidup di negara yang kita cintai ini,” tandasnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada kesempatan ini melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa gelaran Festival LIKE bertujuan untuk menunjukkan kerja nyata dari langkah korektif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Selama 3 (tiga) hari penyelenggaraan Festival LIKE, telah menarik minat lebih dari 37 ribu pengunjung. Berbagai kegiatan dilaksanakan pada Festival ini, seperti talk show, pameran, coaching clinic, demo inovasi, sellers meet buyers, kompetisi, pertunjukan seni budaya dan musik serta “Gowes Bareng” 3.000 orang dalam wadah Bike to Work dari berbagai penjuru Jabodetabek menuju Indonesia Arena pada tanggal 16 September 2023.

Lebih lanjut disampaikan, dua hari kemarin telah dilaksanakan Penandatanganan MoU antara produsen dan off taker sampah dan industri daur ulang, serta pengembangan usaha oleh sebanyak 6 perusahaan. Selain itu juga terdapat MoU dan kerja sama inovasi sosial dan lingkungan, pendamping dan off taker hutan sosial antara lain untuk kopi, madu, alpukat dan karet, oleh sebanyak 12 perusahaan dan 1 yayasan.

Menteri Siti menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kelompok Perhutanan Sosial harus selalu didampingi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola kawasan, kesempatan berusaha dan fasilitasi manajemen  usaha kelompok yang efektif. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif.

Sebelum menutup acara, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial sebanyak 1.541 Unit SK dengan luas areal 1,048 juta Ha. Presiden juga menyerahkan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 107 ribu Ha. Termasuk dalam SK Perhutanan Sosial adalah untuk Hutan Adat seluas 90 ribu ha bagi lebih dari 23 kelompok adat, SK Kemitraan Konservasi seluas 297 Ha bagi 607 kelompok dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif.

“Bahu membahu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam kerja keras bersama pada upaya melindungi dan terus meningkatkan perbaikan lingkungan, hutan dan aksi iklim, restorasi dan replikasi untuk kelestarian alam, terlihat refleksinya dalam festival ini,” ungkap Menteri Siti.

Hadir dalam puncak gelaran Festival LIKE antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah kepala daerah, sejumlah duta besar negara sahabat, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Editor: Kardian

Kunjungan Mitra Perhutanan Sosial ke KTH Madusari dan KTH Jati Agung

Pada 1 September 2023 dilakukan kegiatan kunjungan lapangan Tim Ditjen PSKL bersama para mitra perhutanan sosial ke dua lokasi, yaitu KTH Madusari dan KTH Jati Agung di Karangasem, Bali.

Kunjungan pertama dilakukan ke KTH Madusari. Sekretaris KTH Madusari, Wayan Wenten, menyampaikan bahwa salah satu produk Perhutanan Sosial unggulan yang dihasilkan adalah madu. Budidaya lebah madu didukung oleh sumber nektar yang beragam dari tanaman sekitar seperti kaliandra, kayu sendok, alpukat, kayu putih, dll.

Madu dihasilkan dari berbagai jenis nektar berbeda. Madu dengan nektar kayu sendok dengan kekentalan dan aroma nya yang wangi menjadi salah satu madu unggulan. Dalam setahun, madu dapat dipanen 4 kali. Pada kondisi cuaca yang baik, satu kali panen musim bunga dapat menghasilkan Rp 200 juta dari pasar lokal.

Selain itu juga terdapat jenis madu trigona yang dipanen secara manual dan khusus. Harga madu bervariasi, mulai Rp 50.000 per 140 ml hingga 100.000 per 300 ml.

Lokasi kedua adalah ekowisata Taman Edelweiss yang dikelola oleh KTH Jati Agung. KTH ini memiliki skema kemitraan kehutanan seluas 30 ha yang sebagian besar wilayahnya dikelola pada bidang jasa lingkungan.

 KTH Jati Agung kini telah menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan PT. Perjalanan Jelajah Indah Indonesia dan telah mendiskusikan rencana tindak lanjut kerjasama tersebut.

Rencana dan harapan KTH Jati Agung ke depannya adalah membuat glamping, tempat pertemuan aula, kolam, anjungan, ruang terbuka, spot pemandangan, wahana mainan anak anak, flying fox, jembatan gantung, sepeda layang, untuk menarik minat wisatawan lebih banyak lagi.

Peningkatan Kapasitas Pendamping PS Prov. Kalsel

Rabu, 7 September 2022, Direktur Kemitraan Lingkungan menjadi pemateri pada peningkatan kapasitas pendamping Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendamping PS sejatinya juga manusia biasa, maka harus terus belajar meningkatkan kapasitas diri dan mengasah kemampuan teknis. Soft skill inilah yang berguna dalam menunjang kinerja pendampingan di lokasi PS.

Peningkatan kapasitas secara formal oleh instansi. Maupun peningkatan secara mandiri perlu terus dilakukan.

Harapannya adalah kemajuan program PS semakin nyata. Tidak hanya secara agregat luasan lahan izin PS, tetapijuga  produk KUPS yang baik dan sustain, dan KPS/KUPS yang semakin kuat dan mandiri.

Sosialisasi Perhutanan Sosial dalam Rangka Pengembangan Jejaring Kemitraan dengan Dunia Usaha

Riau, 25 November 2021 – “Meraih Mimpi Bersama – Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari – Masyarakat Perhutanan Sosial dan Dunia Usaha.”

Direktorat Kemitraan Lingkungan, PSKL, KLHK menggelar kegiatan sosialisasi yang melibatkan hampir 100 peserta dari berbagai perusahaan BUMN dan BUMS yang ada di Provinsi Riau, di Hotel Premiere Pekanbaru. Acara perdana ini memperkenalkan program Perhutanan Sosial sebagai program prioritas nasional yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan. “Dari tidak tahu menjadi tahu”, itu komentar yang muncul dari peserta setelah mengikuti acara pada hari ini. Tentunya hal ini perlu ditindaklanjuti agar terwujud kemitraan dunia usaha bagi perhutanan sosial.

Selain Direktur Kemitraan Lingkungan, Jo Kumala Dewi yang membawakan materi “Perhutanan Sosial dan Potensi Kerjasama Mitra Dunia Usaha”, Apri Dwi Sumarah, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera memaparkan potret “Keberhasilan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Kemitraan.”

Dilanjutkan dengan materi “Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL BUMN” berdasarkan PERMEN BUMN No.5 Tahun 2021 oleh Tedy Poernomo mewakili Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian BUMN. Paparan diakhiri oleh Riyandoko, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Region Riau APP Sinar Mas, yang menceritakan pengalaman dalam menggalang kegiatan kemitraan.

Salah satu Mitra Strategis dalam mendukung Perhutanan Sosial adalah kalangan Dunia Usaha, baik melalui kegiatan CSR atau TJSL yang sangat sejalan dengan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan perbaikan kualitas hidup. Begitulah inti paparan Direktur Kemitraan Lingkungan sebagai pembuka diskusi.

Sedangkan dari perspektif Kementerian BUMN, yang mendukung pernyataan Direktur Kemitraan Lingkungan bahwa peran sosial BUMN dan perusahaan di bawahnya sudah selayaknya mengacu pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip akuntabilitas, terintegrasi, terarah, terukur dampaknya. Hal ini bertujuan agar memberikan manfaat bagi pembangunan perusahaan, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar perusahaan dengan berorientasi pada 4 pilar sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Selain itu Tedy juga menjelaskan bahwa peran BUMN dengan program-program lingkungan dan kehutanan sudah diamanatkan dalam semangat BUMN itu sendiri.

BPSKL Wilayah Sumatera menyoroti perkembangan program Perhutanan Sosial yang ada di Sumatera, khususnya di Provinsi Riau, tantangan dan hambatan, serta peluang dan potensi kerjasamanya antara perusahaan dengan KUPS.

Perhutanan Sosial merupakan pintu masuk dalam menjalin kolaborasi usaha bersama dengan masyarakat sekitar hutan, dapat dimulai dari yang merupakan kewajiban, berlanjut dengan hal yang beyond compliance, demikian pengalaman yang dibagikan oleh Riyandoko.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala P3E Sumatera ini mengawali langkah kerjasama di kalangan dunia usaha dalam mendukung keberhasilan program perhutanan sosial. Diharapkan pada kesempatan berikutnya lebih banyak informasi dan kegiatan yang lebih konkrit untuk didiskusikan menjadi program kerjasama dalam CSR/TJSL. Demikian salah satu hasil evaluasi dari peserta.

 

Pameran PSKL di Paviliun Indonesia, COP-26 di Jakarta.

Sejak tanggal 1-12 Nopember 2021, KLHK mengadakan pagelaran pameran dari seluruh perwakilan Direktorat Jenderal dan para mitra KLHK, di Paviliun Indonesia di Auditorium Manggala Wanabakti, KLHK. Hari ini adalah hari terakhir Paviliun Indonesia  turut serta merayakan acara COP 26-UNFCCC yang sedang berlangsung di Glasgow UK.

Paviliun Indonesia berfungsi sebagai soft diplomacy bersamaan dengan hard diplomacy meja perundingan digelaran COP-26 UNFCCC, Glasgow. Sebagai upaya untuk menyuarakan tindakan, strategi, dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional berupa aksi-aksi iklim Indonesia dalam mencegah peningkatan suhu global dibawah 1,5 derajat Celcius.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan turut andil merayakan dengan membuka stand pameran dan menggelar talk show secara hibrid. Masing-masing Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), memamerkan produk hutan bukan kayu yang telah diolah dan dikemas dengan menarik.

Produk unggulan BPSKL ini merupakan hasil karya para Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS dengan didampingi oleh para pendamping Perhutanan Sosial berhasil mengolah lahannya, sehingga produk meningkat secara kualitas juga kuantitas. Hasil hutan KUPS seperti; minyak cengkih dari Maluku, berbagai olahan pala dari Maluku Utara, kopi dan madu dari hampir seluruh BPSKL dan lain sebagainya.

Para wakil KUPS tersebut, juga berbagi pengalaman melalui media sosial yang saat ini sedang terkenal, yaitu podcast. Salah satu podcast yang digelar adalah obrolan antara ibu Yuli, bapak Olop dari Maluku dan ibu Tia dari Papua dengan host ibu Lilian dan Pijan. Obrolan mereka bertema “Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial“.

Berbicara tentang hasil hutan Maluku dan Papua berarti bicara rempah-rempah, ibu Yuli dari Maluku Utara lebih menggeluti pala, sedangkan bapak Olop dari Maluku sangat pakar dalam hal pengolahan cengkih. Sesuai tema, narasumber bercerita bahwa keberhasilan pengelolaan hasil hutan ini sangat bergantung pada para perempuan, juga didukung oleh anak-anak. Namun tetap mengutamakan keadilan yang responsif gender dalam pembagian pekerjaan.

Stand PSKL di Paviliun Indonesia di Auditorium Manggala Wanabakti menjadi etalase dari keberhasilan PSKL dalam mengelola kawasan hutan. Masyarakat setempat sebagai subjek pengolah, mendapatkan hasil langsung keberhasilan perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini merupakan strategi dan tindakan bertujuan mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan yang di ujungnya adalah turut menyumbang penurunan suhu global.