View this post on Instagram
Hai Sobat Hijau.
Tim Sekretariat Kalpataru telah mengumpulkan beberapa hal yang sering ditanyakan terkait pendaftaran usulan calon penerima Penghargaan Kalpataru tahun 2024.
Yuk disimak guys.
Kalau ada yang ingin ditanyakan juga silakan sampaikan di kolom komentar ya.
Dalam rangka penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru tahun 2024, Direktorat Kemitraan Lingkungan melaksanakan Sosialisasi Penghargaan Kalpataru bagi Pemerintah Daerah di 38 provinsi. Acara berlangsung secara daring selama 3 hari dan terbagi menjadi 3 region Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, Sosialisasi dilaksanakan pada Hari Selasa, 16 Januari 2024. Sosialisasi untuk wilayah Jawa dan Sumatera dilaksanakan pada tanggal 17 Januari, dan untuk Wilayah Maluku dan Papua, pada tanggal 18 Januari.
Sosialisasi dibuka oleh Direktur Kemitraan Lingkungan, Ibu Jo Kumala Dewi. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa perubahan dunia kini semakin cepat. Oleh karena itu, perlu peran dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang semakin rumit. Salah satu program yang tertua yang berbicara tentang pahlawan lingkungan adalah Penghargaan Kalpataru. Melalui Penghargaan Kalpataru, para pahlawan Lingkungan di tingkat tapak dapat diangkat dan dijadikan inspirasi bagi semua untuk terus menjaga lingkungan.
Acara utama pada Sosialisasi ini adalah Paparan Materi terkait kebijakan pelaksanaan Kalpataru 2024 dan Teknis Pengisian Formulir Penghargaan Kalpataru tahun 2024. Penjelasan materi ini disampaikan oleh tim sekretariat Kalpataru.
Peserta di tiap region sangat antusias untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya mengenai pelaksanaan Kalpataru tahun ini. Banyak pertanyaan yang muncul dari peserta baik pertanyaan terkait teknis pelaksanaan maupun kebijakan Kalpataru. Beberapa tanggapan dan usulan yang cukup baik dari peserta dapat menjadi masukan bagi tim pelaksana kegiatan Kalpataru tahun ini.
Acara Sosialisasi ditutup oleh Kasubdit Pengembangan Mitra Lingkungan Hidup, Ibu Umirusyanawati. Beliau berharap Pemerintah Daerah dapat kembali mengusulkan calon–calon terbaiknya untuk menjadi calon penerima Penghargaan Kalpataru tahun 2024 ini.
Penghargaan Kalpataru sedianya adalah bentuk apresiasi Pemerintah RI kepada mereka yang telah menunjukkan upayanya dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga memberi dampak ekologi, ekonomi, dan sosial, serta dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas.
Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada seluruh gubernur
Surat Direktur Kemitraan Lingkungan kepada UPT KLHK
Hot News!!!
Selamat Pagi seluruh Sobat Hijau di seluruh pelosok tanah air tercinta
Apabila di sekitar kalian ada yang kalian anggap sebagai pejuang lingkungan yang berhasil untuk merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan,
maka segera DAFTARKAN sebagai CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU Tahun 2024.
Inget ya Sob, DAFTARKAN sebelum tanggal 20 Februari 2024, di bit.ly/kalpataru2024 ya!
Jangan lupa pantau juga di instagram kami https://www.instagram.com/direktoratkemitraanlingkungan/
Salam Lestari
CEPU, PERHUTANI (22/09/2023) | Untuk mengurangi potensi konflik tenurial, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu bersinergi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), beserta 12 ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Kabupaten Blora mensosialisasi kebijakan implementasi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Kusus (KHDPK) dan pemasangan pal batas areal garapan Perhutanan Sosisal di Cepu, Kamis (21/09).
Administratur KPH Cepu melalui Kepala Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pucung, Subiyanto menyampaikan bahwa Perhutani mendukung program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan, efektivitas, dan efisiensi kelola Perhutani, pengurangan lahan kritis di kawasan hutan, peningkatan daya dukung dan daya tampung, sekaligus pengurangan potensi konflik kawasan hutan dan peningkatan akses kelola masyarakat hutan sosial.
Ketua tim BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Evi Marina mengatakan bahwa terlepas dari masalah ekologi dan sosial, peran hutan di Pulau Jawa sebagai penyangga ekosistem begitu krusial, terlebih dari masyarakat sekitar hutan.
“Kebijakan KHDPK muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Dan untuk mendekatkan kebijakan KHDPK sampai tingkat tapak, Kementerian LHK melakukan sosialisasi Implementasi Kebijakan KHDPK dan pemasangan pal batas lahan KHDPK di wilayah Kabupaten Blora,” jelasnya.
Lebih lanjut, Evi memaparkan bahwa pembuatan andil garapan pada area persetujuan perhutanan sosial adalah batas areal garapan setiap anggota kelompok pada lokasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Tujuannya adalah menjamin perlindungan, kelestarian hutan dan lingkungan, serta memberi kepastian ruang usaha sekaligus mengurangi potensi terjadinya konflik tenurial.
Sementara itu, Ketua KTH Sendang Rejo, Agung Lampito mengucapkan terima kasih atas sinergitas Perhutani, Kementerian LHK, dan segenap stakeholder hingga terlaksananya pemasangan pal batas areal kawasan lahan garapan.
“Perhutanan sosial bertujuan meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% dalam bentuk hutan sosial. Semoga membawa dampak jangka panjang, terbangunnya pusat ekonomi dan sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan,” harapanya. (Kom-PHT/Cpu/Pai)
Editor: Tri
Kemeriahan Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) telah usai. Festival yang berlangsung 3 hari sejak tanggal 16 September 2023 mencapai puncaknya dengan penyampaian pesan Presiden Joko Widodo di Indonesia Arena, Jakarta (18/9/2023). “Hati-hati” adalah kata pertama yang disampaikan Presiden dihadapan lebih dari 16 ribu peserta yang memenuhi Indonesia Arena. Presiden Jokowi mengingatkan untuk berhati-hati dengan ancaman perubahan iklim yang sudah nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia.
Kerusakan lingkungan juga terjadi di kawasan hutan hingga mangrove. Terkait dengan hal ini, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, antara lain dengan menggiatkan kembali reboisasi atau penanaman pohon.
Transisi menuju ekonomi hijau untuk menghadapi perubahan iklim, juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Berbagai aktivitas hijau seperti daur ulang sampah, produksi industri hijau, pembangunan kendaraan listrik, hingga penggunaan bahan bakar hijau terus dikerjakan oleh banyak negara.
Di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup di Indonesia agar tetap hijau. “Marilah kita jaga lingkungan hidup kita baik yang biotik maupun abiotik sehingga negara kita Indonesia ini tetap hijau, lingkungannya baik, udaranya bersih, dan kita bisa menikmati hidup di negara yang kita cintai ini,” tandasnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada kesempatan ini melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa gelaran Festival LIKE bertujuan untuk menunjukkan kerja nyata dari langkah korektif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Selama 3 (tiga) hari penyelenggaraan Festival LIKE, telah menarik minat lebih dari 37 ribu pengunjung. Berbagai kegiatan dilaksanakan pada Festival ini, seperti talk show, pameran, coaching clinic, demo inovasi, sellers meet buyers, kompetisi, pertunjukan seni budaya dan musik serta “Gowes Bareng” 3.000 orang dalam wadah Bike to Work dari berbagai penjuru Jabodetabek menuju Indonesia Arena pada tanggal 16 September 2023.
Lebih lanjut disampaikan, dua hari kemarin telah dilaksanakan Penandatanganan MoU antara produsen dan off taker sampah dan industri daur ulang, serta pengembangan usaha oleh sebanyak 6 perusahaan. Selain itu juga terdapat MoU dan kerja sama inovasi sosial dan lingkungan, pendamping dan off taker hutan sosial antara lain untuk kopi, madu, alpukat dan karet, oleh sebanyak 12 perusahaan dan 1 yayasan.
Menteri Siti menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kelompok Perhutanan Sosial harus selalu didampingi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola kawasan, kesempatan berusaha dan fasilitasi manajemen usaha kelompok yang efektif. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif.
Sebelum menutup acara, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial sebanyak 1.541 Unit SK dengan luas areal 1,048 juta Ha. Presiden juga menyerahkan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 107 ribu Ha. Termasuk dalam SK Perhutanan Sosial adalah untuk Hutan Adat seluas 90 ribu ha bagi lebih dari 23 kelompok adat, SK Kemitraan Konservasi seluas 297 Ha bagi 607 kelompok dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif.
“Bahu membahu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam kerja keras bersama pada upaya melindungi dan terus meningkatkan perbaikan lingkungan, hutan dan aksi iklim, restorasi dan replikasi untuk kelestarian alam, terlihat refleksinya dalam festival ini,” ungkap Menteri Siti.
Hadir dalam puncak gelaran Festival LIKE antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah kepala daerah, sejumlah duta besar negara sahabat, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Editor: Kardian
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, membuka Festival LIKE (Lingkungan, Iklim, Kehutanan
dan energi Baru Terbarukan) di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta pada tanggal 16 -18 September 2023 bersama Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki.
Selain booth PSKL, salah satu pengisi booth pameran di Zona Ungu adalah Booth
Penerima Penghargaan Kalpataru. Booth Kalpataru diisi oleh Ibu Oday sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru tahun 2018 kategori Perintis Lingkungan dan Pak Nugroho Penerima Kalpataru tahun 2023 Kategori Pembina Lingkungan.
Selain pameran, acara lain yang ada di Festival Like adalah Talkshow,salah satunya adalah Young Farmer Entrepreneurs. Audiens yang hadir didominasi oleh anak – anak muda.
Pada 1 September 2023 dilakukan kegiatan kunjungan lapangan Tim Ditjen PSKL bersama para mitra perhutanan sosial ke dua lokasi, yaitu KTH Madusari dan KTH Jati Agung di Karangasem, Bali.
Kunjungan pertama dilakukan ke KTH Madusari. Sekretaris KTH Madusari, Wayan Wenten, menyampaikan bahwa salah satu produk Perhutanan Sosial unggulan yang dihasilkan adalah madu. Budidaya lebah madu didukung oleh sumber nektar yang beragam dari tanaman sekitar seperti kaliandra, kayu sendok, alpukat, kayu putih, dll.
Madu dihasilkan dari berbagai jenis nektar berbeda. Madu dengan nektar kayu sendok dengan kekentalan dan aroma nya yang wangi menjadi salah satu madu unggulan. Dalam setahun, madu dapat dipanen 4 kali. Pada kondisi cuaca yang baik, satu kali panen musim bunga dapat menghasilkan Rp 200 juta dari pasar lokal.
Selain itu juga terdapat jenis madu trigona yang dipanen secara manual dan khusus. Harga madu bervariasi, mulai Rp 50.000 per 140 ml hingga 100.000 per 300 ml.
Lokasi kedua adalah ekowisata Taman Edelweiss yang dikelola oleh KTH Jati Agung. KTH ini memiliki skema kemitraan kehutanan seluas 30 ha yang sebagian besar wilayahnya dikelola pada bidang jasa lingkungan.
KTH Jati Agung kini telah menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan PT. Perjalanan Jelajah Indah Indonesia dan telah mendiskusikan rencana tindak lanjut kerjasama tersebut.Rencana dan harapan KTH Jati Agung ke depannya adalah membuat glamping, tempat pertemuan aula, kolam, anjungan, ruang terbuka, spot pemandangan, wahana mainan anak anak, flying fox, jembatan gantung, sepeda layang, untuk menarik minat wisatawan lebih banyak lagi.
Peningkatan Kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
Kinerja pendamping menjadi salah satu penentu keberhasilan pengembangan PS. Seorang pendamping PS harus mumpuni dan mau terus belajar untuk meningkatkan kinerja di lapangan. Maka, peningkatan kapasitas pendamping perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang telah dilakukan, wilayah Kalsel membutuhkan peningkatan kapasitas yang terkait dengan pengarusutamaan gender pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha.
Dalam arahannya, Direktur Kemitraan Lingkungan mencoba menggali kembali spirit perhutanan sosial kepada para pendamping. Keseimbangan antara dinamika lingkungan dan sosial budaya di kawasan dan sekitar hutan perlu diingat dan ditanam kuat-kuat ke dalam sanubari. Mars Rimbawan harus selalu mengilhami dalam bekerja membangun PS.
Acara dilanjutkan dengan materi pendampingan dalam tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender (PUG) yang dipandu oleh Linda Krisnawati dari Direktorat Kemitraan Lingkungan
Ada tiga tata kelola dalam mengembangkan PS: kawasan, kelembagaan, dan usaha. Kemampuan tata kelola ini harus dimiliki oleh pendamping PS maupun anggota KPS. Lebih jauh lagi, juga harus ditopang atau didasarkan dengan PUG.
Perlu kita pahami, PUG bukan hanya soal jenis kelamin lelaki-perempuan saja, tetapi juga soal kesetaraan peran dalam kelompok masyarakat. Misalnya ada lelaki, perempuan, tua, muda, dan difabel. Indikator PUG adalah akses, partisipasi, kontrol, manfaat.
Agar PS benar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, semua pihak harus sadar dan responsif terhadap gender. Jadi, setiap orang punya kontribusi positif dalam memajukan PS.
Hal yang juga perlu diingat, bahwa kita tidak bekerja sendirian. Perlu kerja sama antar pihak, bahu-membahu, dan saling menolong.
Lahirnya Perpres No 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial memungkinkan kita untuk berkolaborasi, berbagai pihak dapat saling bekerja sama.
Pendamping dan staf KPH antusias mengikuti jalannya kegiatan. Diskusi selama kegiatan membuat suasana hidup. Banyak pertanyaan penting yang muncul, curhat tantangan pendampingan di lapangan, update kebijakan PS terbaru, isu terkini pendampingan yang dilirik kalangan tertentu, peluang pengembangan PS dengan dana CSR, penyusunan dan pengembangan IAD, dan lain-lain.
Datang membawa tanya dan pulang membawa ide dan rencana. Itulah tekad perubahan yang tampak dari wajah pendamping dan staf KPH Kalimantan Selatan. Tekad yang akan memajukan masyarakat dan kelestarian kawasan hutan Kalimantan
Penulis: Ridwan FA
Editor: Kardian