Sekarang Petani Desa Hutan DAPAT Memperoleh Pupuk bersubsidi

Dari kunjungan kerja akhir Desember 2014 ke Ngawi, Jatim, Menteri LHK dan Dekan serta pengajar senior Fakultas Kehutanan UGM, Prof Sukotjo, dan Dirut Perhutani, meninjau lokasi penanaman dikawasan hutan produksi dengan sistem tumpang sari kayu jati dan padi sebagai contoh dalam mengelola PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat).

Selama peninjauan diungkapkan oleh petani dan terungkap masalah pupuk subsidi yang selama ini tidak memasukkan petani desa hutan sebagai target penerima pupuk bersubsidi, meskipun yang mereka tanam adalah tanaman pangan terutama padi. Tercatat rata rata total produksi padi dan jagung dari lahan hutan Perhutani sebanyak 965.000 ton, sesuai laporan Dirut Perum Perhutani.
Menteri LHK langsung berkoordinasi dengan Menteri Pertanian/ Dirjen Sarana, serta Direktur Pupuk Petrokimia Gresik dan disepakati kebijakan untuk diberikan pupuk bersubsidi juga bagi petani desa hutan. Caranya, dengan menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian setempat.
Menteri LHK Siti Nurbaya berharap para petani desa hutan dapat pula memberikan kontribusi kedaulatan pangan kita.
Penangung jawab berita :
1. Siti Nurbaya, Menteri LHK