Berita

Direktorat Jenderal PSKL: Membangun Negeri Mandiri, Sejahtera, dan Lestari Melalui Program Perhutanan Sosial

SIARAN PERS
Nomor: SP.263/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2024

Direktorat Jenderal PSKL: Membangun Negeri Mandiri, Sejahtera, dan Lestari Melalui Program Perhutanan Sosial

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), adalah wujud nyata komitmen bangsa Indonesia untuk membangun negeri yang mandiri, sejahtera, dan lestari melalui program Perhutanan Sosial, yang telah memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada awalnya, KLHK memiliki lahan hutan seluas 400 ribu yang dikelola oleh masyarakat. Namun dengan Program Perhutanan Sosial pengelolaan oleh masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan.

“Pada tahun 2024 ini, sebesar 8,01 juta hektar perhutanan sosial telah didistribusikan kepada 1,3 juta kepala keluarga, dengan jumlah persetujuan sebanyak 10.952 unit,” ujar Direktur Jenderal PSKL, Mahfudz dalam video 10 Tahun untuk Sustainabilitas Ditjen PSKL, yang disiarkan di YouTube Kementerian LHK mulai hari Kamis 10 Oktober 2024.

Mahfudz menambahkan jika dengan mengimplementasikan Rencana Strategis Nasional dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ke dalam kerja-kerjanya, Ditjen PSKL berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan hidup.

Ia menyebut salah satu visi KLHK adalah mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah salah satu visi yang kami junjung, dengan menjaga keberadaan dan fungsi distribusi manfaat hutan yang adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sebagai bentuk dukungan pengawasan terhadap proses pemberdayaan hutan dan lingkungan hidup oleh masyarakat setempat, PSKL mendorong dan membina Kelompok perhutanan sosial untuk membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

KUPS bergerak sebagai wadah terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan. Adapun peranan-peranannya sebagai berikut : (1) Berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. (2) Menciptakan lapangan pekerjaan. (3) Mendorong pengembangan ekonomi. (4) Menjaga kelestarian hutan dengan mendorong praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikembangkan sesuai potensi hasil hutan dan jenis-jenis usaha yang sesuai dengan budaya dan kearifan masyarakat setempat, seperti Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan melalui pola wanatani atau agroforestri dan pengembangan ekowisata di beberapa daerah.

“Usaha pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi salah satu pilar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. HHBK mencakup berbagai komoditas seperti madu hutan, rotan, bambu, buah-buahan hutan, hingga tanaman obat. Melalui pemanfaatan HHBK, masyarakat dapat memperoleh pendapatan berkelanjutan tanpa harus merusak hutan. Ini adalah langkah nyata untuk menjaga ekosistem hutan tetap lestari sambil memaksimalkan potensi ekonominya,” jelas Mahfudz.

Selain itu, agroforestri juga menjadi pola pemanfaatan yang efektif oleh Kelompok Perhutanan Sosial yang membanggakan. Dengan menggabungkan komponen kehutanan dan pertanian, masyarakat diajak untuk menghadirkan keseimbangan antara hasil ekonomi dan fungsi ekologis hutan. Hasilnya, agroforestri hadir sebagai solusi agar berkurangnya deforestasi dan degradasi lahan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan bagi masyarakat sekitar hutan.

Kemudian ekowisata kemudian menjadi alternatif menarik upaya pengembangan usaha masyarakat dengan menariknya potensi wisata berbasis alam yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola. PSKL dan para pihak mendorong pengembangan destinasi wisata alam yang ramah lingkungan, seperti trekking, camping, dan edukasi lingkungan dengan memanfaatkan keindahan alam serta kearifan lokal sebagai daya tarik utamanya.

“Usaha- usaha KUPS ini berjalan berkesinambungan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan,” tutur Mahfudz.

Melalui dukungan dan pendampingan dari PSKL, KUPS terus berkembang sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan kelestarian alam.

“Kami berharap, dengan adanya KUPS, pengelolaan hutan oleh masyarakat diharapkan berjalan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga tidak merusak lingkungan, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas,” ujarnya.

Selama satu dekade ini, Ditjen PSKL bergerak menyusuri era perubahan dengan sikap adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bekerja beriringan bersama masyarakat, komunitas, maupun instansi lainnya, untuk mewujudkan masa depan hijau yang ideal.

Hasilnya, perhutanan sosial telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan, peningkatan status index desa membangun (IDM) pada desa akibat adanya perhutanan sosial, dan perbaikan kelas-kelas tutupan lahan pada area perhutanan sosial. Desa sangat tertinggal berkurang dari 2.193 menjadi 1.089 desa. Desa mandiri, meningkat semula 33 desa menjadi 1.803 desa

“Melalui kerja-kerja kami, PSKL terus berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesinambungan dalam implementasi program perhutanan sosial. Menciptakan peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan dan mampu menjaga kelestarian ekosistem hutan,” pungkas Mahfudz.

_____
Jakarta, KLHK, 10 Oktober 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U. Mamat Rahmat

Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:
Kementerian LHK

Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:
kementerianlhk

Twitter:
@kementerianlhk

Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen

SIARAN PERS
Nomor: SP. 258/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2024

baca selengkapnya di www.ppid.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) memberikan apresiasi tinggi kepada 20 produsen di sektor manufaktur, ritel, dan jasa makanan/minuman yang telah berkomitmen menjalankan peta jalan pengurangan sampah.

“Penghargaan yang diberikan hari ini merupakan bentuk apresiasi dari Menteri LHK kepada 18 manufaktur dan 2 ritel. Saya harapkan di tahun depan kita bisa memberikan apresiasi juga kepada jasa usaha makanan seperti hotel, restoran, kafe dan lain sebagainya,” ujar Direktur Jenderal PSLB3, Rosa Vivien Rahmawati, dalam sambutannya.

Acara tersebut digelar di Jakarta pada Senin, (7/10/2024), dengan dihadiri oleh sekitar 300 mitra, termasuk pimpinan tinggi KLHK, perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, asosiasi produsen, sociopreneur, dan bank sampah. Apresiasi ini diberikan merupakan bagian dari upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Lebih lanjut, Vivien mengungkapkan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan jumlah timbulan sampah mencapai 38,6 juta ton pada tahun 2023, dari 365 kabupaten/kota. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat hingga 64,6 juta ton jika seluruh 514 kabupaten/kota melaporkan.

“Itulah jumlah sampah di Indonesia, yang hrs kita atasi bersama, baik kita sebagai individu maupun dari para produsen,” ujar Vivien.

Pemerintah Indonesia terus mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari metode kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan sampah dari sumber dan penerapan prinsip ekonomi sirkular serta tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR).

Tanpa tindakan luar biasa, diperkirakan komposisi sampah plastik akan melonjak dari 19,21% pada 2023 menjadi 38,42% pada 2050, yang berpotensi mencemari ekosistem dan mengancam kesehatan manusia.

“Pekerjaan kita masih banyak, sinergitas masih diperlukan, jadi pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Individu dan produsen juga harus bertanggungjawab. Kita mempunyai slogan sampahku adalah tangggungjawabku, maka sampah yang kita hasilkan adalah menjadi tanggungjawab kita sendiri. Secara khusus saya minta tolong kepada para produsen yang masih memproduksi barang menggunakan wadah, tolong kami dibantu untuk bisa mengurangi sampah, menarik kembali sampah, mendesain ulang kemasan,” kata Vivien.

Menutup sambutannya,Vivien mengajak semua pihak untuk bersama mengelola sampah dengan baik, dengan menempatkan pengurangan sampah sama pentingnya dengan penanganan sampah. Kemudian, perilaku minim sampah sebagai budaya baru masyarakat Indonesia, sirkular ekonomi, dan teknologi ramah lingkungan sebagai perwujudan dari prinsip waste to resource serta TPA yang berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3, Vinda Damayanti melaporkan bahwa industri fast-moving consumer goods (FMCG) menunjukkan pertumbuhan stabil beberapa tahun terakhir berkat tingginya permintaan konsumen dalam negeri dan perubahan gaya hidup. Belanja rumah tangga pada triwulan I tahun 2024 tumbuh 9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.

“Pertumbuhan ini positif bagi penerimaan negara, namun juga meningkatkan jumlah sampah kemasan yang berpotensi mencemarkan lingkungan,” ujarnya.

Sebanyak 52 produsen telah menyusun peta jalan pengurangan sampah. Setelah melalui proses verifikasi dokumen maupun lapangan secara terintegrasi terhadap komitmen, implementasi dan mitra pengelola sampah, maka didapatkan 20 produsen yang akan menerima Apresiasi dari Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seiring dengan acara ini, digelar talkshow bertema “Sustainable Business menuju Zero Waste Zero Emission.” Talkshow ini membahas strategi dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission di bidang persampahan, dengan menghadirkan pembicara
dari perwakilan Uni Eropa; Indonesian Packaging Recovery Organization (IPRO); Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI); serta Kasubdit Tata Laksana Produsen, Direktorat Pengurangan Sampah, Ditjen PSLB3, Ujang Solihin.

Pemberian Apresiasi atas Pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah Tahun 2024 dan Talkshow Sustainable Business menuju Zero Waste Zero Emission ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik, dengan menyeimbangkan antara pendekatan hulu dan hilir melalui penerapan 3R, EPR, circular economy, dan industrialisasi pengolahan sampah.

_____
Jakarta, KLHK, 7 Oktober 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U. Mamat Rahmat

Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:
Kementerian LHK

Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:
kementerianlhk

Twitter:
@kementerianlhk

Penghargaan Adiwiyata Pertegas Peran Penting Sekolah Ciptakan Generasi Peduli Lingkungan Hidup

SIARAN PERS
Nomor: SP. 255/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada 720 sekolah dari 31 provinsi di seluruh Indonesia yang berhasil meraih predikat Adiwiyata Mandiri dan Adiwiata Nasional Tahun 2024. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya, secara langsung memberikan Penghargaan kepada 208 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 512 Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya berkelanjutan sekolah dalam mewujudkan penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBHLS). Hal ini juga menunjukkan bahwa gerakan PBLHS semakin meluas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Dalam sambutannya, Wamen Alue Dohong mengatakan bahwa di tengah tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks, pendidikan lingkungan di sekolah memiliki peran yang sangat krusial. Pendidikan lingkungan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, sikap peduli, dan keterampilan serta perilaku yang merupakan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan.

“Dengan membekali siswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan, kita dapat menciptakan kader adiwiyata yang akan menjadi agen perubahan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Wamen Alue Dohong juga menegaskan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam merubah perilaku, membentuk karakter, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang peduli akan lingkungan hidup. Ia menjelaskan pendidikan lingkungan dapat berupa proses yang berkelanjutan dan sangat penting untuk masa depan planet kita.

“Semakin dini kita mulai menanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, semakin besar peluang kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, serta lingkungan yang lestari dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Acara penyerahan penghargaan Adiwiyata Tahun 2024 yang berlangsung di Auditorium Dr. Ir. Soejarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dihadiri oleh sekitar 1000 orang yang terdiri atas perwakilan sekolah dari 31 provinsi, Dinas LH Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, para mitra dunia usaha dan lembaga terkait, Dewan Pertimbangan GPBLHS, perwakilan dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Pejabat dan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian LHK untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala Badan P2SDM KLHK, Ade Palguna Ruteka menjelaskan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2024 diikuti oleh 1.028 sekolah. Setelah dilakukan seleksi administrasi, penilaian dokumen dan verifikasi lapangan, ditetapkan Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 208 sekolah dari 22 provinsi dan Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 512 sekolah dari 31 provinsi. Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional tahun ini meningkat dari tahun lalu, yaitu meningkat sekitar 23 % bagi Sekolah Adiwiyata Nasional dan 55 % bagi Sekolah Adiwiyata Mandiri.

“Program Adiwiyata dimulai pada tahun 2006 dengan 10 sekolah di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Saat ini, 18 tahun kemudian, tahun 2023 ada 28.990 sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri. Kami terus berupaya untuk mengembangkan Adiwiyata, dengan perkembangan terbaru di tahun ini adalah peluncuran dan pengembangan SIDIA 2024, penerapan sistem levelling Gerakan PBLHS, dan pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah yang mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS,” tutur Ade Palguna dalam laporannya.

Sebagai rangkaian kegiatan pada tahun ini, KLHK juga menyelenggarakan Festival Adiwiyata Nawasena yang terdiri dari 11 kegiatan, yaitu social media campaign, lomba desain logo Adiwiyata, lomba reels dan tiktok, lomba fotografi, School Clean Up World Cleanup Day, Guardian of Blue Planet: Eco Blue Planet, kemah generasi hijau, focus group discussion, talkshow Peduli Lingkungan Berbudaya Hijau, pameran, dan coaching clinic. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sekaligus memperkenalkan Adiwiyata dan Gerakan PBLHS, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kreativitas sekolah dalam kampanye ramah lingkungan.

___________
Jakarta, KLHK, 2 Oktober 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U. Mamat Rahmat

Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:
Kementerian LHK

Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:
kementerianlhk

Twitter:
@kementerianlhk