AdminKanal

Jakarta, 7 April 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan pertemuan persiapan Konverensi Perubahan Iklim, COP 21/CMP 11 UNFCCC akan dilaksanakan di Paris Perancis pada tanggal 30 November – 11 Desember 2015. Pertemuan hari ini dipandang perlu mengingat Indonesia perlu persiapan matang dalam menghadapi kesepakatan global baru mengenai perubahan iklim. Ir. Arief Yuwono, MA, Penanggung Jawab Program Ditjen Pengendalian Perubahan Iklm Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin pertemuan ini yang dihadiri oleh berbagai instansi dan lembaga terkait. Hadir pula sebagai narasumber Ir. Rachmat Witoelar dan Ir. Sarwono Kusumaatmadja.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan seperti inventarisasi gas rumah kaca nasional, penurunan emisi gas rumah kaca baik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui RAN/RAD GRK maupun yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, adaptasi perubahan iklim untuk melindungi masyarakat, wilayah dan lingkungan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim serta pelaporan Komunikasi Nasional (National Communication) kepada UNFCCC. Sampai tahun 2019, telah ditetapkan sasaran nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu penurunan emisi GRK mendekati 26% dengan usaha sendiri dibandingkan dengan business as usual dan penguatan wilayah rentan sebanyak 15 lokasi pada tahun 2015.

Perlunya kesepakatan global baru ditetapkan pada COP 17 UNFCCC di Durban tahun 2011 dan terus dibahas sehingga disepakati Lima Call for Climate Action pada COP 20 di Lima, Peru, sebagai teks draf untuk dasar perundingan kesepakatan baru yang biasa disebut sebagai 2015 Paris Agreement. Perkembangan perundingan ini lahir atas kepedulian seluruh negara pihak terhadap hasil telaahan IPCC melalui Assessment Report Kelima (AR 5) yang mengindikasikan kenaikan suhu global di atas 2 oC pada tahun 2100 jika tidak ada langkah-langkah yang lebih keras dari seluruh negara pihak untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Kesepakatan baru tersebut terdiri atas komponen Mitigasi, Adaptasi, Pendanaan, Pengembangan dan Transfer Teknologi, Pengembangan Kapasitas dan Transparansi Informasi mengenai aksi adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan dan dukungan yang diperoleh. Menghadapi perkembangan ini, Indonesia perlu mengkajinya berdasarkan kepentingan nasional, kesepakatan pembangunam rendah emisi seiring dengan pembangunan berkelanjutan yang tetap memberi ruang untuk pertumbuhan ekonomi, penetapan sasaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasional serta kepastian dukungan pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas dari negara maju.

Untuk memulai pembahasan teknis tersebut, KLHK hari ini menyelenggarakan Pertemuan Pendahuluan dengan arahan dari Rachmat Witoelar dan Kementerian Luar Negeri mengenai perkembangan proses perundingan kesepakatan baru, dari Bappenas mengenai INDC (Intended Nationally Determined Contribution) dan kaitannya dengan RPJMN serta dari KLHK mengenai konteks nasional dari kesepakatan baru tersebut. Sarwono Kusumaatmadja dalam pertemuan hari ini mengingatkan perlunya komunikasi kepada publik, DPR, dunia usaha untuk mendapat ‘feedback’ yang akan dibahas ke forum internasional. Penting keikutsertaan media dalam menyampaikan isu-isu perubahan iklim.

Dalam sambutan penutupnya, Arief Yuwono menyatakan “Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri dalam pertemuan COP 21/CMP 11 UNFCCC ini sehingga hasilnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pada pertemuan ini bukan hanya perlu berpartisipasi, namun perlu adanya perubahan paradigma pembangunan kita. Ada prinsip yang perlu diseleraskan, penegasan kembali komitmen Indonesia dengan mengedepankan perjalanan bersama, untuk itu perlu diidetifikasi pihak-pihak yang berkompeten untuk mencapai agenda bersama.” Pertemuan hari ini, dilanjutkan dengan Pertemuan Teknis membahas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pertemuan yang membahas komponen lainnya dari Draf Teks, akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan bersama yang akan dibahas dalam forum internasional nanti.

Informasi lebih lanjut :
Ir. Arief Yuwono MA, Penanggung-jawab Program Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tel/fax: (021) 57903085, email: humaslh@gmail.com

Batam, Kepulauan Riau, 1 April 2015. Walikota Batam menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rancangan PERDA PPLH ini merupakan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang.

Perda ini diharapkan dapat menjawab permasalahan lingkungan di Kota Batam terutama terkait dengan pencemaran tumpahan minyak di laut, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah domestik, kerusakan hutan, pesisir laut, pencemaran air dan pencemaran udara yang menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Draf Awal Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Batam telah disusun melalui pembahasan yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tim tenaga ahli yang diketuai oleh Prof. Asep Warlan Yusuf, SH., MH, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam, Badan Pengelola (BP) Kawasan Batam, perguruan tinggi, perusahaan, kawasan industri, hotel, rumah sakit dan lembaga swadaya masyarakat.

Materi yang cukup mendapat perhatian dalam RANPERDA ini adalah kewajiban melaporkan untuk izin lingkungan, pengelolaan limbah B3, dan pembuangan air limbah. Selama ini, sanksi bagi yang tidak melaporkan hanya sebatas sanksi administrasi berupa teguran. Untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan bagi pelaku kegiatan/usaha, maka diperlukan sanksi denda administrasi agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha/kegiatan. Lebih lanjut, bagi pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan laporan dan denda administrasi, Kepala Bapedal Kota batam akan memberlakukan pencabutan izin. Raperda ini yang mengakomodir kebutuhan akan peraturan pengelolaan air limbah domestik.

Perda PPLH ini penting disusun untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam sebagai pedoman menjawab persoalan lingkungan. Perda ini akan mengatur Penataan lingkungan hidup yang menjadi tugas dan tanggungjawab berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia usaha. Perda ini diperlukan karena dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan, mengingat kota Batam sangat strategis dalam melaksanakan pembangunan industri.

“Penyusunan Perda PPLH merupakan tindak lanjut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang spesifik di Kota Batam. Raperda PPLH Kota Batam ini akan merupakan pengganti Perda sebelumnya. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” jelas Rosa Vivien Ratnawati, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan mandat tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah banyak melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Keberhasilan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang mempersiapkan Peraturan Daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup di wilayahnya melalui perannya masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan bimbingan teknis dan asistensi bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam penyusunan peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Informasi lebih lanjut:
Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Lingkungan Hidup, Tlp/Fax: 021-8517182, email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id

Jakarta, Maret 2015 – Hari Air Sedunia (World Day for Water) diperingati setiap 22 Maret yang dicanangkan pada Sidang Umum PBB di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992. Hari Air Sedunia merupakan peringatan yang berupaya menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim) memberikan penghargaan terhadap masyarakat pada lokasi setingkat RW/ Dusun/Dukuh atau setingkat Kelurahan/Desa yang secara berkesinambungan telah melakukan aksi lokal terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Keberadaan kelompok masyarakat dan tokoh lokal penggerak upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta tersedianya instrumen pendukung merupakan faktor penting dalam penilaian usulan Program Kampung Iklim (ProKlim).

ProKlim diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan perubahan iklim dan dampaknya, sehingga terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang tahan akan risiko berubahnya iklim serta rendah emisi karbon yang disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan, pemahaman dan kapasitas masyarakat di wilayah setempat. Beragam kegiatan masyarakat penerima penghargaan ProKlim menunjukkan bahwa aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bukan sesuatu hal baru dan sulit untuk dilakukan. Inovasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diarahkan untuk menjawab tantangan masyarakat dengan adanya isu perubahan iklim.

Terkait dengan peringatan Hari Air Sedunia, berbagai model kepedulian masyarakat akan keberlanjutan ketersediaan perlu diapresiasi. Untuk itu, KLK mencatat berbagai upaya yang baik dari kegiatan Program Kampung Iklim di beberapa desa di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berlokasi di daerah perbukitan memiliki banyak mata air tetapi saat musim hujan sering terjadi longsor. Lokasi mata air berada di tanah milik pribadi dan ada yang dijual oleh pemiliknya kepada pengusaha pengelola wisata. Desa Pagerwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, frekuensi turun hujan bertambah, intensitas curah hujan bertambah. Musim telah bergeser dan suhu meningkat. Banjir dan kekeringan berkurang, serta jumlah penyakit akibat perubahan iklim berkurang pula jumlahnya.

2. Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kelompok Tani Cidahu di Desa Mekarwangi yang tergabung dalam Gapoktan Simpatik yang dimotori oleh Hendra Affandi (pak KRIBO) telah melakukan berbagai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pak Kribo menjadi inspirator dalam pengembangan padi organik yang terinspirasi dari rambutnya yang kribo yaitu K (Kreatif), R (Rakyat), I (Inovatif), B (Budidaya), dan O (Organik). Dengan dilaksanakannya kegiatan KRIBO masyarakat sudah merasakan berbagai manfaatnya seperti lahan menjadi subur, ketersediaan air menjadi meningkat, rawan pangan dapat teratasi dan manfaat ekonomi. Lima tahun belakangan penduduk Desa Mekarwangi merasakan adanya perubahan terhadap peningkatan frekuensi hujan yang terjadi, serta masyarakat merasa adanya pergeseran musim hujan dimana musim hujan semakin panjang dan kemarau semakin pendek. Penduduk Desa Mekarwangi merasakan adanya peningkatan suhu udara yang semakin dingin.

3. Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Desa Sindanglaya berdiri 1951 dan tahun 1982 terjadi pemekaran menjadi 2 desa yaitu Desa Sindanglaya dan Desa Mekarwangi. Desa Sindanglaya terbagi atas 5 dusun dan ditetapkan menjadi lokasi agropolitan dari cabe dan sayuran. Pola pertanian yang merupakan inovasi yang relevan dalam mengantisipasi perubahan iklim adalah penataan lahan dan ruang secara blok dan didukung dengan cadangan hutan dan tegalan yang menjamin keberlangsungan supplai air.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, telp/fax: 021-57903085, email:humaslh@gmail.com

Perbuatan merusak hutan Dan Lingkungan hearts Bentuk pembalakan liar merupakan kejahatan setingkat terorisme, KARENA DAPAT merusak Masa Depan Generasi Yang Datang Dan akan menyakiti hati rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pãda Hari Kamis, 26 Februari 2015 Saat memeriksa Beroperasi Langsung 4 kontainer kayu Merbau JENIS hasil temuan illegal logging Yang BERHASIL Diposkan digagalkan Tim Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Barang Bukti sebanyak 4 kontainer pembalakan liar tersebut berasal Dari Keerom Dan akan Dikirim to PT. BS Surabaya. PADA Saat Suami Proses penyidikan sedang dilaksanakan Diposkan PPNS Kehutanan.

Sesuai Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 TENTANG Kehutanan, SETIAP orangutan Dilarang UNTUK merambah Kawasan Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berkomitmen Penuh hearts melakukan Percepatan pemberantasan Penebangan kayu ilegal Beroperasi di Kawasan Hutan Sekaligus peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kunjungan kerja Menteri LHK to Provinsi Papua tersebut membuktikan bahwa gatra Hadir UNTUK Mengatasi permasalahan. BERBAGAI Informasi Dari ‘masyarakat berkaitan DENGAN adanya Kegiatan Penebangan kayu Beroperasi Dan ilegal peredarannya Menjadi Penting Bagi Pemerintah UNTUK Bertindak Cepat menanganinya.

 

EVALUASI KUALITAS UDARA PERKOTAAN (EKUP) TAHUN 2014

Jakarta, 18 Februari 2015 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)yang dilaksanakan di 44 kota di Indonesia untuk tahun 2014. Hasil pemantauan KLHK terhadap kualitas udara ambien jalan raya terdiri atas 13 Kota Metropolitan, 15 Kota Besar, dan 16 Kota Sedang – Kecil. Pengumuman peringkat ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, MR Karliansyah dalam acara Media Brieifing di Kantor KLH Jakarta hari ini. Tujuan diselenggarakannya EKUP adalah untuk mendorong kota-kota melakukan pengelolaan kualitas udara melalui penerapan transportasi berkelanjutan, serta menurunkan beban pencemaran dari emisi transportasi di perkotaan di Indonesia.

Program EKUP telah dilaksanakan sejak 2007 melalui Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Udara (Asdep PPU) Sumber Bergerak KLH. EKUP ini merupakan pelaksanaan dari Program Langit Biru. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator serta sistem penilaian yang ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi teknis dan langkah-langkah perbaikan. Tim penilai EKUP berasal dari Asdep PPU Sumber Bergerak KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Polresta, Dishub, Tim Ahli, Laboratorium, LSM, dan Institusi Pendidikan.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, MR Karliansyah mengatakan, “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berusaha mendorong kota-kota di Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi terciptanya udara yang bersih dan sehat yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien. Melalui EKUP, kami mendorong pemerintah kota untuk menerapkan konsep Transportasi Berwawasan Lingkungan (Environmentally Sustainable Transportation) di kotanya masing-masing”. Program EKUP juga akan menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan, strategi dan rencana aksi pengelolaan kualitas udara bagi tiap kota.

Melalui kegiatan EKUP, tiap kota akan memiliki data dan informasi mengenai kualitas udara ambien dan kualitas emisi kendaraan bermotor di wilayahnya. Tiap kota juga akan mengetahui kondisi kualitas udaranya relatif terhadap kota-kota lain. Hal ini diyakini dapat memacu semangat kota untuk menjadi lebih baik. Lingkup kegiatan dalam EKUP yang dilangsungkan antara bulan Maret sampai Oktober 2014 ini antara lain meliputi uji emisi kendaraan bermotor selama 3 dari yang dilakukan terhadap 500 kendaraan pribadi per hari di tiap kota. Kegiatan lainnya adalah pemantauan kualitas udara jalan raya (roadside monitoring) dan penghitungan kinerja lalu lintas (kecepatan lalu lintas dan kerapatan kendaraan di jalan raya) yang dilakukan secara serentak di 3 (tiga) ruas jalan arteri yang dipilih bersama dan dianggap mewakili suatu kota. Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan pencemaran udara kota, juga dilakukanpemantauan kualitas bahan bakar di SPBU. Kualitas bahan bakar sangat berpengaruh terhadap emisi yang dihasilkan, semakin baik kualitas bahan bakar tersebut maka semakin sedikit pula emisi berbahaya yang dikeluarkan dari proses pembakarannya.

Penilaian EKUP juga mencakup kriteria evaluasi komitmen dan kapasitas yaitu upaya pemerintah kota dalam pemantauan kualitas udara, pengurangan tingkat pencemaran sumber bergerak, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, kriteria evaluasi karakteristik kota yaitu melalui pengukuran kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan raya, kinerja lalu lintas, dan kualitas udara di jalan raya.

Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 2014 menetapkan 5 (lima) kota dari 3 kategori sebagai kota-kota dengan kualitas udara terbaik yaitu:
1. Kota Metropolitan: Palembang, Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Medan.
2. Kota Besar: Tangerang Selatan, Pontianak, Balikpapan, Malang, dan Padang.
3. Kota Sedang/Kecil: Ambon, Serang, Banda Aceh, Pangkal Pinang, dan Palu.

Program EKUPmelibatkan Pemerintah Daerah melalui mekanisme dekonsentrasi, yaitu pemerintah provinsi berperan sebagai pelaksana kegiatan sedangkan KLHK berperan sebagai pembina dan pengawas kegiatan.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menegaskan, “Guna mewujudkan transportasi berkelanjutan, kami menyarankan agar pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini sudah menjadi tuntutan kebutuhan, karena tidak mungkin menambah kapasitas jalan ataupun ruas jalan secara terus menerus. Selain itu, kami juga menyarankan agar pemberlakuan kewajiban uji emisi sebagai prasyarat perpanjangan STNK untuk segera diterapkan”.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Drs. MR Karliansyah, MSi, Deputi II MenLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp/Fax. 021 – 8580107, email: humaslh@gmail.com, website: www.menlh.go.id

Jakarta, 18 Pebruari 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini menyelenggarakan Dialog Satu Hari Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Ketua Tim Pengarah Pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim bertempat di Ruang Rimbawan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dialog Satu Hari dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc, Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, Sarwono Kusumaatmadja, Deputi SDA & LH Bappenas, Endah Murniningtyas, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Arief Yuwono, serta Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup, Yetty Rusly. Adapun narasumber yang hadir yaitu Perwakilan dari DNPI (Amanda Katili), Perwakilan dari BP REDD+ (Nurmasripatin dan Agus Sari), Perwakilan dari ICCTF (Syamsidar Thamrin), dan Perwakilan dari SKN (Syamyanugrara). Sedangkan narasumber dari perwakilan provinsi yang hadir yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc mengatakan ”terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Selanjutnya tugas dan fungsi BP REDD+ dan DNPI diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi KLHK. Hal mendasar yang menjadi pertimbangan BP REDD+ dan DNPI menjadi satu wadah yaitu supaya tidak terjadi tumpang tindih, dan memperkuat seluruh armada operasional dalam vektor yang searah. Sesuai arahan Presiden RI, Menteri LHK akan bekerjasama dengan Prof. Rachmat Witoelar dalam mewujudkan perkuatan peran Indonesia di tingkat global.

Perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia dan masyarakat dunia secara luas terutama dalam upaya bersama-sama menanggulangi dan memperkecil dampak terhadap kehidupan di bumi. Indonesia telah mengambil peran aktif menuju pembangunan berkelanjutan melalui berbagai upaya penyelamatan lingkungan dengan kegiatan lain perubahan iklim. Indonesia seyogyanya terus memperkuat implementasi pada tingkat nasional, regional dan tapak dengan melakukan kegiatan riil penanggulangan dampak perubahan iklim dalam bentuk upaya mengurangi laju perubahan iklim, maupun peningkatan upaya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Terlampir Siaran Pers Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim

Informasi lebih lanjut hubungi:
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Telp. 021 – 85904923, email: humaslh@gmail.com

---

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

dengan

KETUA TIM PENGARAH PADA TIM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

 

Manggala Wanabakti, Jakarta

18  Februari 2015

 

 

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai mandat yang diberikan oleh Presiden melalui Perpres 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban 2 bidang tugas lingkungan hidup dan kehutanan termasuk bidang pengendalian perubahan iklim.

 

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus sesuai arahan Presiden akan bekerjasama dengan Bapak Prof. Rachmat Witoelar dalam mewujudkan perkuatan peran Indonesia di tingkat global serta menetapkan kebijakan peningkatan implementasi penanganan perubahan iklim dalam negeri secara bersama-sama, dengan dukungan kerjasasama Kementerian/Lembaga terkait dan parapihak baik internasional dan nasional.

 

3. Indonesia telah mendapat kepercayaan dunia dalam penanganan perubahan iklim, komitmen global yang didukung kebijakan nasional serta implementasi dalam negeri. Prestasi Indonesia di tingkat global secara kontinu dan konsisten mendapat mengakuan yang antara lain ditandai dengan suksesnya sidang PBB Perubahan Iklim di Bali tahun 2007 atau terkenal dengan sidang UNFCCC COP 13 yaitu disepakatinya Bali Road Map dan Bali Action Plan yang ditanda tangani oleh seluruh negara peserta.

 

4. Perubahan iklim adalah masalah penduduk bumi secara bersama-sama, sehingga pemahaman penanganan secara global dan kemampuan implementasi nasional perlu dipahami dengan baik dan benar sehingga menjadi upaya bersama yang optimal. Dukungan dari banyak negara sahabat secara bilateral maupun multilateral memperkuat kemampuan Indonesia untuk merancang dan melaksanakan implementasi di tingkat tapak serta secara signifikan berperan mendorong kesepakatan dunia untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi.

 

5. Dengan penggabungan dua kementerian, kita yakini bahwa koordinasi kebijakan, pengaturan dan pelaksanaan implementasi program dan kegiatan perubahan iklim akan lebih efektif. Bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan, beserta Kementerian Koordinator pada Kabinet Kerja akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengaturan finansial keuangan pembangunan perubahan iklim, program dan implementasi upaya mitigasi dan adaptasi dengan lebih efektif.Kerjasama luar negeri dan kerjasama parapihak sebagaimana sudah berjalan, dapat ditingkatkan mendukung upaya rill dilapangan yang sejalan dengan rancangan global.

 

6. Khususnya persiapan Indonesia menjelang disepakatinya komitmen baru dunia (Paris COP 21, Desember 2015), untuk pengembangan implementasi (enhance actions) akan dikoordinasikan bersama Bapak Rachmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Bappenas dan atas masukan Kementerian/Lembaga terkait dan parapihak.

 

7. Dengan pengintegrasian fungsi dua unit penting perubahan iklim yaitu DNPI dan BP REDD+ kedalam fungsi dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana mandat Perpres 16/2015, akan dlakukan pendalaman program dan kegiatan penting yang perlu dilanjutkan sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.

 

8. Direncanakan Struktur Perubahan Iklimdalam Kementerian LHK akan diperkuat oleh Advisory Board yang akan dirumuskan dan diputuskan dalam waktu dekat.

 

 

Manggala Wanabakti, Jakarta, 18 Februari 2015

 

 

Menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan                     Ketua Tim Pengarah Pada

Tim Pengendalian Perubahan Iklim

 

 

 

Siti Nurbaya         Rachmat Witoelar