Sepanjang tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memberikan sebanyak 211 Persetujuan Perhutanan Sosial (PS) kepada masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel). Informasi ini diumumkan dalam Seminar Catatan Akhir Tahun HaKI-Perhutanan Sosial Sumsel 2023 yang diselenggarakan pada Selasa, 19 Desember 2023.
Dengan luas total mencapai 133.390,23 hektar, izin tersebut diberikan melalui 5 skema yang berbeda. Menurut Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute (HaKI), Deddy Permana, Perhutanan Sosial telah menjadi isu strategis yang mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam mendampingi masyarakat, HaKI telah aktif melibatkan diri dalam program Ford Foundation di 56 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang tersebar di 5 wilayah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Deddy menjelaskan bahwa pendampingan pasca Persetujuan juga telah dilakukan secara intensif, terutama pada 6 KPS yang mendapatkan dukungan sejak tahun 2018. “Kami fokus pada pengembangan kelembagaan dan sosial ekonomi sebagai bagian dari pendampingan kami,” ujar Deddy.
Dari sudut pandang Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), data GoKUPS mencatat adanya 265 KUPS yang telah terbangun di Sumsel. Dari jumlah tersebut, 129 KUPS mencapai level Blue, 59 KUPS level Silver, dan 77 KUPS level Gold. Produk-produk yang dihasilkan oleh KUPS mencakup kopi, karet, madu, kerajinan tangan, hingga ekowisata.
Namun, Deddy juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh sektor Perhutanan Sosial. Kendala modal, proses kelembagaan, dan kurangnya pemahaman dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan.
“Tantangan ini melibatkan keterbatasan jumlah pendamping, pengembangan usaha KPS/KUPS yang belum maksimal, dan kelembagaan yang kurang berfungsi dengan baik,” tambahnya.
Meski demikian, Deddy menyatakan optimisme terhadap resolusi untuk tahun 2024. Dia berharap bahwa Perhutanan Sosial dapat diukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Upaya koordinasi antar stakeholder, peningkatan peran OPD terkait, dan pengembangan multi usaha menjadi fokus untuk mencapai tujuan tersebut.
Sumber: Kabar Pesona PSKL
Baca selengkapnya di: http://pskl.menlhk.go.id/berita/671-berita-kabar-pesona-edisi-5-februari-2024.html