Memasuki Tahun 2023, Sub Direktorat Pengembangan Pendampingan Perhutanan Sosial (PPPS) melakukan rapat koordinasi secara hybrid di Bogor. Tujuannya adalah membahas kegiatan pengembangan pendampingan bersama tiap Balai PSKL beserta masing-masing Seksi Wilayahnya.
Target kegiatan pada tahun ini adalah SK penetapan 1050 pendamping Perhutanan Sosial. Selain itu, pendamping juga diberi tugas khusus, yaitu mendampingi penyusunan RKPS dan pengisian nilai ekonomi di goKUPS. RKPS digital menjadi perhatian utama, yaitu dengan mengunggah dokumen RKPS ke dalam website goKUPS. Terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi pendamping dan kegiatan pendampingan.
Terkait peningkatan kapasitas, saat ini Subdit PPPS tengah menyusun survey berbasis training needs assessment (TNA) dan berperspektif gender untuk melihat kebutuhan pendamping. Setelah dianalisis, hasilnya akan dibahas bersama BPSKL, Seksi Wilayah, dan BP2SDM guna peningkatan kapasitas pendamping. Sehingga, setiap peningkatan kapasitas pendamping benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendamping di lapangan.
Setelah rapat koordinasi ini, harapannya adalah kegiatan pengembangan pendampingan berjalan selaras antara pusat dan daerah. Sehingga benar-benar menunjang tercapainya tujuan pokok PSKL dan KLHK.