Siaran Pers

Direktorat Jenderal PSKL: Membangun Negeri Mandiri, Sejahtera, dan Lestari Melalui Program Perhutanan Sosial

SIARAN PERS
Nomor: SP.263/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2024

Direktorat Jenderal PSKL: Membangun Negeri Mandiri, Sejahtera, dan Lestari Melalui Program Perhutanan Sosial

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), adalah wujud nyata komitmen bangsa Indonesia untuk membangun negeri yang mandiri, sejahtera, dan lestari melalui program Perhutanan Sosial, yang telah memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada awalnya, KLHK memiliki lahan hutan seluas 400 ribu yang dikelola oleh masyarakat. Namun dengan Program Perhutanan Sosial pengelolaan oleh masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan.

“Pada tahun 2024 ini, sebesar 8,01 juta hektar perhutanan sosial telah didistribusikan kepada 1,3 juta kepala keluarga, dengan jumlah persetujuan sebanyak 10.952 unit,” ujar Direktur Jenderal PSKL, Mahfudz dalam video 10 Tahun untuk Sustainabilitas Ditjen PSKL, yang disiarkan di YouTube Kementerian LHK mulai hari Kamis 10 Oktober 2024.

Mahfudz menambahkan jika dengan mengimplementasikan Rencana Strategis Nasional dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ke dalam kerja-kerjanya, Ditjen PSKL berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan hidup.

Ia menyebut salah satu visi KLHK adalah mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah salah satu visi yang kami junjung, dengan menjaga keberadaan dan fungsi distribusi manfaat hutan yang adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sebagai bentuk dukungan pengawasan terhadap proses pemberdayaan hutan dan lingkungan hidup oleh masyarakat setempat, PSKL mendorong dan membina Kelompok perhutanan sosial untuk membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

KUPS bergerak sebagai wadah terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan. Adapun peranan-peranannya sebagai berikut : (1) Berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. (2) Menciptakan lapangan pekerjaan. (3) Mendorong pengembangan ekonomi. (4) Menjaga kelestarian hutan dengan mendorong praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikembangkan sesuai potensi hasil hutan dan jenis-jenis usaha yang sesuai dengan budaya dan kearifan masyarakat setempat, seperti Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan melalui pola wanatani atau agroforestri dan pengembangan ekowisata di beberapa daerah.

“Usaha pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi salah satu pilar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. HHBK mencakup berbagai komoditas seperti madu hutan, rotan, bambu, buah-buahan hutan, hingga tanaman obat. Melalui pemanfaatan HHBK, masyarakat dapat memperoleh pendapatan berkelanjutan tanpa harus merusak hutan. Ini adalah langkah nyata untuk menjaga ekosistem hutan tetap lestari sambil memaksimalkan potensi ekonominya,” jelas Mahfudz.

Selain itu, agroforestri juga menjadi pola pemanfaatan yang efektif oleh Kelompok Perhutanan Sosial yang membanggakan. Dengan menggabungkan komponen kehutanan dan pertanian, masyarakat diajak untuk menghadirkan keseimbangan antara hasil ekonomi dan fungsi ekologis hutan. Hasilnya, agroforestri hadir sebagai solusi agar berkurangnya deforestasi dan degradasi lahan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan bagi masyarakat sekitar hutan.

Kemudian ekowisata kemudian menjadi alternatif menarik upaya pengembangan usaha masyarakat dengan menariknya potensi wisata berbasis alam yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola. PSKL dan para pihak mendorong pengembangan destinasi wisata alam yang ramah lingkungan, seperti trekking, camping, dan edukasi lingkungan dengan memanfaatkan keindahan alam serta kearifan lokal sebagai daya tarik utamanya.

“Usaha- usaha KUPS ini berjalan berkesinambungan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan,” tutur Mahfudz.

Melalui dukungan dan pendampingan dari PSKL, KUPS terus berkembang sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan kelestarian alam.

“Kami berharap, dengan adanya KUPS, pengelolaan hutan oleh masyarakat diharapkan berjalan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga tidak merusak lingkungan, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas,” ujarnya.

Selama satu dekade ini, Ditjen PSKL bergerak menyusuri era perubahan dengan sikap adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bekerja beriringan bersama masyarakat, komunitas, maupun instansi lainnya, untuk mewujudkan masa depan hijau yang ideal.

Hasilnya, perhutanan sosial telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan, peningkatan status index desa membangun (IDM) pada desa akibat adanya perhutanan sosial, dan perbaikan kelas-kelas tutupan lahan pada area perhutanan sosial. Desa sangat tertinggal berkurang dari 2.193 menjadi 1.089 desa. Desa mandiri, meningkat semula 33 desa menjadi 1.803 desa

“Melalui kerja-kerja kami, PSKL terus berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesinambungan dalam implementasi program perhutanan sosial. Menciptakan peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan dan mampu menjaga kelestarian ekosistem hutan,” pungkas Mahfudz.

_____
Jakarta, KLHK, 10 Oktober 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U. Mamat Rahmat

Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:
Kementerian LHK

Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:
kementerianlhk

Twitter:
@kementerianlhk

Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen

SIARAN PERS
Nomor: SP. 258/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2024

baca selengkapnya di www.ppid.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) memberikan apresiasi tinggi kepada 20 produsen di sektor manufaktur, ritel, dan jasa makanan/minuman yang telah berkomitmen menjalankan peta jalan pengurangan sampah.

“Penghargaan yang diberikan hari ini merupakan bentuk apresiasi dari Menteri LHK kepada 18 manufaktur dan 2 ritel. Saya harapkan di tahun depan kita bisa memberikan apresiasi juga kepada jasa usaha makanan seperti hotel, restoran, kafe dan lain sebagainya,” ujar Direktur Jenderal PSLB3, Rosa Vivien Rahmawati, dalam sambutannya.

Acara tersebut digelar di Jakarta pada Senin, (7/10/2024), dengan dihadiri oleh sekitar 300 mitra, termasuk pimpinan tinggi KLHK, perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, asosiasi produsen, sociopreneur, dan bank sampah. Apresiasi ini diberikan merupakan bagian dari upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Lebih lanjut, Vivien mengungkapkan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan jumlah timbulan sampah mencapai 38,6 juta ton pada tahun 2023, dari 365 kabupaten/kota. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat hingga 64,6 juta ton jika seluruh 514 kabupaten/kota melaporkan.

“Itulah jumlah sampah di Indonesia, yang hrs kita atasi bersama, baik kita sebagai individu maupun dari para produsen,” ujar Vivien.

Pemerintah Indonesia terus mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari metode kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan sampah dari sumber dan penerapan prinsip ekonomi sirkular serta tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR).

Tanpa tindakan luar biasa, diperkirakan komposisi sampah plastik akan melonjak dari 19,21% pada 2023 menjadi 38,42% pada 2050, yang berpotensi mencemari ekosistem dan mengancam kesehatan manusia.

“Pekerjaan kita masih banyak, sinergitas masih diperlukan, jadi pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Individu dan produsen juga harus bertanggungjawab. Kita mempunyai slogan sampahku adalah tangggungjawabku, maka sampah yang kita hasilkan adalah menjadi tanggungjawab kita sendiri. Secara khusus saya minta tolong kepada para produsen yang masih memproduksi barang menggunakan wadah, tolong kami dibantu untuk bisa mengurangi sampah, menarik kembali sampah, mendesain ulang kemasan,” kata Vivien.

Menutup sambutannya,Vivien mengajak semua pihak untuk bersama mengelola sampah dengan baik, dengan menempatkan pengurangan sampah sama pentingnya dengan penanganan sampah. Kemudian, perilaku minim sampah sebagai budaya baru masyarakat Indonesia, sirkular ekonomi, dan teknologi ramah lingkungan sebagai perwujudan dari prinsip waste to resource serta TPA yang berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3, Vinda Damayanti melaporkan bahwa industri fast-moving consumer goods (FMCG) menunjukkan pertumbuhan stabil beberapa tahun terakhir berkat tingginya permintaan konsumen dalam negeri dan perubahan gaya hidup. Belanja rumah tangga pada triwulan I tahun 2024 tumbuh 9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.

“Pertumbuhan ini positif bagi penerimaan negara, namun juga meningkatkan jumlah sampah kemasan yang berpotensi mencemarkan lingkungan,” ujarnya.

Sebanyak 52 produsen telah menyusun peta jalan pengurangan sampah. Setelah melalui proses verifikasi dokumen maupun lapangan secara terintegrasi terhadap komitmen, implementasi dan mitra pengelola sampah, maka didapatkan 20 produsen yang akan menerima Apresiasi dari Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seiring dengan acara ini, digelar talkshow bertema “Sustainable Business menuju Zero Waste Zero Emission.” Talkshow ini membahas strategi dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission di bidang persampahan, dengan menghadirkan pembicara
dari perwakilan Uni Eropa; Indonesian Packaging Recovery Organization (IPRO); Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI); serta Kasubdit Tata Laksana Produsen, Direktorat Pengurangan Sampah, Ditjen PSLB3, Ujang Solihin.

Pemberian Apresiasi atas Pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah Tahun 2024 dan Talkshow Sustainable Business menuju Zero Waste Zero Emission ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik, dengan menyeimbangkan antara pendekatan hulu dan hilir melalui penerapan 3R, EPR, circular economy, dan industrialisasi pengolahan sampah.

_____
Jakarta, KLHK, 7 Oktober 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U. Mamat Rahmat

Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:
Kementerian LHK

Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:
kementerianlhk

Twitter:
@kementerianlhk

Penghargaan Adiwiyata Pertegas Peran Penting Sekolah Ciptakan Generasi Peduli Lingkungan Hidup

SIARAN PERS
Nomor: SP. 255/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada 720 sekolah dari 31 provinsi di seluruh Indonesia yang berhasil meraih predikat Adiwiyata Mandiri dan Adiwiata Nasional Tahun 2024. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya, secara langsung memberikan Penghargaan kepada 208 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 512 Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya berkelanjutan sekolah dalam mewujudkan penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBHLS). Hal ini juga menunjukkan bahwa gerakan PBLHS semakin meluas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Dalam sambutannya, Wamen Alue Dohong mengatakan bahwa di tengah tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks, pendidikan lingkungan di sekolah memiliki peran yang sangat krusial. Pendidikan lingkungan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, sikap peduli, dan keterampilan serta perilaku yang merupakan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan.

“Dengan membekali siswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan, kita dapat menciptakan kader adiwiyata yang akan menjadi agen perubahan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Wamen Alue Dohong juga menegaskan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam merubah perilaku, membentuk karakter, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang peduli akan lingkungan hidup. Ia menjelaskan pendidikan lingkungan dapat berupa proses yang berkelanjutan dan sangat penting untuk masa depan planet kita.

“Semakin dini kita mulai menanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, semakin besar peluang kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, serta lingkungan yang lestari dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Acara penyerahan penghargaan Adiwiyata Tahun 2024 yang berlangsung di Auditorium Dr. Ir. Soejarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dihadiri oleh sekitar 1000 orang yang terdiri atas perwakilan sekolah dari 31 provinsi, Dinas LH Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, para mitra dunia usaha dan lembaga terkait, Dewan Pertimbangan GPBLHS, perwakilan dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Pejabat dan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian LHK untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala Badan P2SDM KLHK, Ade Palguna Ruteka menjelaskan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2024 diikuti oleh 1.028 sekolah. Setelah dilakukan seleksi administrasi, penilaian dokumen dan verifikasi lapangan, ditetapkan Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 208 sekolah dari 22 provinsi dan Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 512 sekolah dari 31 provinsi. Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional tahun ini meningkat dari tahun lalu, yaitu meningkat sekitar 23 % bagi Sekolah Adiwiyata Nasional dan 55 % bagi Sekolah Adiwiyata Mandiri.

“Program Adiwiyata dimulai pada tahun 2006 dengan 10 sekolah di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Saat ini, 18 tahun kemudian, tahun 2023 ada 28.990 sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri. Kami terus berupaya untuk mengembangkan Adiwiyata, dengan perkembangan terbaru di tahun ini adalah peluncuran dan pengembangan SIDIA 2024, penerapan sistem levelling Gerakan PBLHS, dan pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah yang mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS,” tutur Ade Palguna dalam laporannya.

Sebagai rangkaian kegiatan pada tahun ini, KLHK juga menyelenggarakan Festival Adiwiyata Nawasena yang terdiri dari 11 kegiatan, yaitu social media campaign, lomba desain logo Adiwiyata, lomba reels dan tiktok, lomba fotografi, School Clean Up World Cleanup Day, Guardian of Blue Planet: Eco Blue Planet, kemah generasi hijau, focus group discussion, talkshow Peduli Lingkungan Berbudaya Hijau, pameran, dan coaching clinic. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sekaligus memperkenalkan Adiwiyata dan Gerakan PBLHS, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kreativitas sekolah dalam kampanye ramah lingkungan.

___________
Jakarta, KLHK, 2 Oktober 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U. Mamat Rahmat

Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:
Kementerian LHK

Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:
kementerianlhk

Twitter:
@kementerianlhk

Menteri LHK: Penerima Kalpataru Merupakan Teladan Dan Pahlawan Lingkungan

SIARAN PERS

Nomor: SP. 110/HUMAS/PPIP/HMS.3/6/2024

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memberikan penghargaan Kalpataru kepada 10 pahlawan Lingkungan. Dengan segala upaya, mereka dinilai telah berdedikasi dan konsisten menjaga dan melakukan penyelamatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karenanya, mereka pun patut untuk dijadikan teladan bagi masyarakat luas.

“Para penerima Penghargaan Kalpataru adalah pahlawan lingkungan yang benar-benar telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan nyata guna mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta kualitas sosial masyarakat sekitar menjadi lebih baik,” ujar Menteri Siti, usai menyerahkan Penghargaan Kalpataru di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Penghargaan Kalpataru diberikan kepada 10 orang/kelompok dari empat pengelompokan bidang yaitu konservasi, pencemaran dan perubahan iklim, ekonomi hijau/biru serta hukum dan budaya. Adapun penerima Kalpataru tahun ini terdiri dari empat penerima kategori Perintis Lingkungan, satu penerima kategori Pengabdi Lingkungan, tiga penerima kategori Penyelamat Lingkungan dan dua kategori Pembina Lingkungan.

Pemilihannya dilakukan secara ketat, dimulai dari seleksi usulan dan rekomendasi di tingkat daerah, verifikasi dan validasi administrasi/teknis serta lapangan oleh tim khusus yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Setelahnya, disidangkan oleh 12 orang tokoh prominen melalui Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, juga sudah melalui tahapan tanggapan publik.

“Oleh karena itu, penerima penghargaan Kalpataru adalah tokoh – tokoh penting dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Mereka bukan sembarang orang atau kelompok, atau entitas,” katanya.

Pemberian Penghargaan Kalpataru ini, selain sebagai tanda menghargai upaya dan jasa bakti pada lingkungan, sekaligus merupakan amanah bagi penerimanya, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepeloporan serta upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun 10 Penerima Penghargaan Kalpataru 2024 sebagai berikut. Empat penerima untuk kategori perintis lingkungan yaitu, Adolof Olof Wonemseba (Papua Barat), dengan kegiatan konservasi Karang Kima; Infirmus Abi (NTT), dengan kegiatan Konservasi Sumber Daya Air; Sururi (Jateng) yang mendapat julukan Profesor Mangrove; dan Komang Anik Sugiani (Bali) yang fokus pada penanganan sampah.

Pada Pengabdi Lingkungan ada Idi Bantara, yang merupakan Kepala BPDAS Way Seputih Lampung dengan collaborative managementnya telah berhasil menangani koflik sekaligus mengajak warga untuk berkebun alpukat sieger.

Tiga penerima Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan yaitu Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu Benau Sajau Kalimantan Utara; Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) bekayuh baumbai bebudaya, sebagai pelestari pesut mahakam; dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanapaksi (Yogyakarta) melalui kegiatan konservasi air, burung, dan karst.

Sementara, dua penerima Kalpataru ketegori pembina lingkungan yaitu Dindin Komarudin, pendaur ulang sampah dari Jakarta; dan Rukmini Paata Toheke, seorang pembina lingkungan dan konservasi berbasis adat di Sulawesi tengah.

Harapannya, para penerima kalpataru 2024 ini tidak berhenti beraksi, tetapi terus menebarkan virus kebaikan bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dan kedepan semakin banyak anak-anak muda yang terlibat dalam menjaga dan merawat alam.

Kegiatan pemberian Penghargaan Kalpataru ini merupakan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024 dengan tema “Land Restoration, Desertification, and Drought Resilience” yang oleh KLHK dirancang rangkaian kegiatan dari tanggal 5 Mei hingga 5 Juli yang akan datang.

Sumber: PPID Kementerian LHK

_________

Jakarta, KLHK, 5 Juni 2024

Penanggung jawab berita:

Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK

Muhammad Ahdiyar Syahrony

 

Website:

www.menlhk.go.id

www.ppid.menlhk.go.id

10th World Water Forum, Pemuda dan Sekolah Adiwiyata sebagai World Water Warrior

10th World Water Forum, Pemuda dan Sekolah Adiwiyata sebagai World Water Warrior

SIARAN PERS
Nomor: SP.106/HUMAS/PPIP/HMS.3/5/2024

Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kehutanan (PPGLHK) KLHK mengangkat peran generasi muda dan peran sekolah Adiwiyata dalam upaya konservasi air dalam event internasional ”10th World Water Forum” di Nusa Dua Bali pada tanggal 22 Mei 2024.

Ade Palguna Ruteka, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) KLHK dalam sambutan pembukaannya menyampaikan “BP2SDM KLHK bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan melibatkan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Mereka memiliki kreativitas, energi, dan inovasi yang diperlukan untuk mendorong perubahan transformatif yang diperlukan untuk melestarikan air. Air, sumber daya paling berharga di planet kita, adalah sumber kehidupan. Sangat menggembirakan melihat bagaimana pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, secara bahu-membahu menaruh perhatian dan dukungan dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup masyarakat. Melalui inisiatif kolaboratif, kami berupaya mengatasi tantangan sumber daya air berkelanjutan saat ini dan masa depan.”

Dalam forum strategis ini, PPGLHK menyelenggarakan 3 sesi mengenai Peran Pemuda dan peran Sekolah Adiwiyata dalam Konservasi Air yang mengangkat isu “Youth Empowerment through Adiwiyata Schools on Water Conservation”. Dalam paparannya, Sinta Saptarina Soemiarno, Kepala PPGLHK menegaskan ”Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup, dimana sejak 2006 memiliki Program Sekolah Adiwiyata atau Sekolah yang memiliki Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS). Dimulai pada tahun 2006 dengan hanya 10 sekolah percontohan di Pulau Jawa, pada akhir tahun 2023 atau 17 tahun kemudian, Sekolah Adiwiyata telah berkembang menjadi sekitar 28.270 sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri”.

Sekolah Adiwiyata harus memiliki 6 aspek yaitu : Konservasi Air, Sanitasi bersih, Konservasi Energi, Pengelolaan Sampah 3R, Penanaman dan Pemeliharaan Pohon dan Inovasi. Dari data hasil penilaian kepada 551 sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri tahun 2023, dapat terpantau pada SIDIA (Sistem Informasi Adiwiyata) terdapat penurunan 70% penghematan air yang sebelumnya 212 juta m2/bulan menjadi 63 juta m2/bulan.

Pada kesempatan ini, PPGLHK menghadirkan narasumber dari Ditjen BPDASRH, Gita – siswi SD1 Mambang Bali, Anindia – siswi SMP12 Denpasar, Mutia – siswi SMA 6 Yogjakarta, Moh. Zidane – Mahasiswa Universitas Negeri Yogjakarta, serta Karyanto Wibowo Direktur Sustainable Development Danone.

Para siswa merupakan Kader Adiwiyata yang diharapkan akan menjadi Pemimpin di era Indonesia Emas 2025 yang memiliki keberpihakan tinggi kepada isu Lingkungan Hidup. Salah satu pembicara, Moh. Zidan merupakan Kader Adiwiyata saat berumur 12 tahun di SMP3 Balikpapan, saat ini di umur 22 tahun menjadi Presiden Green Generation Indonesia yang memiliki cabang di 34 provinsi dan 250 kota.

Narasumber Ni Putu Novea Padma Sri Gita Mahasari dari SDN 1 Mambang, Bali mengatakan “Di sekolah kita dianjurkan untuk mengikuti prinsip pramuka, yaitu cinta alam dan kasih sayang terhadap sesama manusia”.

Ni Putu Anindia Neva dari SMPN 12 Denpasar mengungkapkan “Subak bagi masyarakat Bali bukan sekedar sistem irigasi, namun merupakan sebuah konsep hidup masyarakat Bali.”

Narasumber berikutnya, Mutia Salwa Salsabila  dari SMAN 6 Yogyakarta, menceritakan SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah Adiwiyata bersama Komunitas Muda Wijaya Green School selalu konsisten dalam konservasi air dan inovasi air The Tundershot. “Kami membayangkan Tundershot sebagai alat yang tidak hanya membantu manusia. membuang sampah dengan benar namun juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar,” ungkapnya.

Selanjutnya, Moch. Zidane dari Universitas Negeri Yogjakarta menuturkan sejak 10 tahun yang lalu, Green Generation Indonesia terus mengepakkan sayap dan beraksi nyata di 34 provinsi dan 250 kota di Indonesia. “Dalam forum ini, kami mengajak seluruh dunia untuk bergerak bersama dan berkontribusi bagi lingkungan. Mengglobalkan gerakan Green Generation akan menjadi misi kami kedepannya,” ajak Zidane.

Sougo Noguchi, pelajar Yabe High School Jepang, secara online menyampaikan paparannya yang berjudul Lesson from Nature, katanya ”Hobi saya adalah memancing, perlu kualitas air yang baik agar ikan dapat hidup.  Di jepang, sejak kecil anak-anak diajarkan menghargai alam, misalnya dengan menjaga kebersihan sungai, bercocok tanam pertanian organik. Mari kita semua bekerja keras untuk kebaikan bersama, Think globally, act locally”.

Narasumber lainnya, Karyanto Wibowo Direktur Sustainable Development Danone menjelaskan berbagai kegiatan dan keterlibatan Danone Indonesia dalam pendidikan lingkungan hidup termasuk penyusunan Modul Air bagi Sekolah Dasar yang dapat digunakan oleh siswa dan pendidik.

Paparan-paparan ini mendapat respon positif dari pengunjung berbagai negara yang menyampaikan apresiasinya terhadap Program Sekolah Adiwiyata. Berbagai pertanyaan tentang latar belakang landasan hukum Adiwiyata hingga teknis kegiatan terkait konservasi air di sekolah menjadi bahan diskusi yang menarik. Peserta dari New Zealand mengusulkan penguatan penggunaan media sosial dan pengembangan aplikasi untuk memperkuat kampanye para siswa, sementara peserta dari India mengapresiasi teknologi sederhana yang digunakan sekolah dalam upaya konservasi air.

Apresiasi juga disampaikan peserta Senegal dimana Indonesia juga memiliki kerjasama dengan Kementerian lain yaitu Kemendikbudristek, Kementerian Agama dan Kemendagri dalam menjalankan Sekolah Adiwiyata. Mayoritas sekolah Adiwiyata, memiliki program Pemanfaatan Air hujan, program daur ulang air seperti dari air wudhu menjadi kolam ikan hingga prototipe Tundershot SMA 8 Yogjakarta, turbin mengangkat sampah dari kali. Sekolah-sekolah Adiwiyata juga memiliki berbagai Gerakan Edukasi seperti kampanye peduli lingkungan, aksi bersih-bersih bersama komunitas sekitar sekolah, pembuatan biopori dan kegiatan bermanfaat lainnya.

Sebagai penutup, Sinta Saptarina Soemiarno menyatakan ”Air merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan manusia dan ekosistem bumi. Namun di banyak bagian dunia, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan ditambah dengan perubahan iklim yang semakin meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan sejak usia dini, menjadi penting untuk merubah perilaku yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Para Kader Adiwiyata yang mewakili Generasi Muda, baik itu Milenia, Gen Z dan Gen Alfa diharapkan dapat menjadi World Water Warior sehingga keinginan bersama ”Water for Shared Properity atau Air untuk Kesejahteraan Semua” dapat terwujud dengan cepat.”

Melalui 3 sesi Talkshow pada The 10th World Water Forum ini, diharapkan tercipta kesadaran dan aksi kolektif pentahelix, keterlibatan pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat global dan nasional, serta media massa dalam mengedukasi masyarakat akan konservasi air sehingga dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya air.(*)

Baca selengkapnya di website KLHK

______

Jakarta, KLHK, 23 Mei 2024

Informasi lebih lanjut:
Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK
Sinta Saptarina Soemiarno – 08164835009

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U. Mamat Rahmat

Menteri LHK Ajak Generasi Muda Terus Bergerak Maju, Ciptakan Solusi Berkelanjutan Untuk Masa Depan

SIARAN PERS
Nomor: SP. 087/HUMAS/PPIP/HMS.3/4/2024

Menteri LHK Siti Nurbaya, yang juga bertindak sebagai Menteri ESDM Ad Interim, memberikan penghargaan kepada para pemenang karya tulis nasional terkait energi, iklim dan keberlanjutan (National Energy, Climate, and Sustainability Competition/NECSC) Tahun 2024 untuk kategori lingkungan dan energi di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, pada Senin (29/04).

“Kompetisi ini sangat penting, terutama pada konteks dimana kita sedang sangat aktif bekerja dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, dengan berbasis pada pengetahuan,” ujar Menteri Siti dalam sambutannya di hadapan para peserta dan undangan yang hadir.

Pemberian penghargaan ini merupakan rangkaian acara Green Impact Days – Green Impact for Greener Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Rakyat Merdeka yang tahun 2024 ini telah berusia 25 tahun. Acara yang digelar oleh RM dan Society of Renewable Energy (SRE) ini mengambil tema tentang Ketahanan Pangan, Air, dan Energi untuk Indonesia. Tema ini, menurut Menteri Siti sangat relevan dan telah menjadi perhatian Presiden RI Bapak Joko Widodo.

Semua yang dirancang dalam rangkaian acara HUT Rakyat Merdeka ke-25, disampaikan Menteri Siti merupakan aspek dan dimensi sangat penting serta merupakan langkah jitu dan jawaban bagi kelangsungan hidup Indonesia kita.

“Untuk itu, saya menyampaikan salam hangat Yth Bapak Presiden Joko Widodo kepada peserta dalam acara ini, dan ucapan terima kasih serta apresiasi atas prakarsa kerja-kerja RM dan SRE dalam rangkaian memperkuat ketahanan pangan, energi dan air di Indonesia,” ujarnya.

Menteri Siti pun mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada para pemenang NECSC 2024 atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam kompetisi ini. Kompetisi ini bukan hanya sekedar ajang untuk meraih kemenangan, tetapi juga merupakan sebuah kesempatan untuk memperjuangkan isu-isu penting yang berkaitan dengan masa depan bumi kita.

“Karya yang telah disusun tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membawa kontribusi yang berarti dalam upaya kita bersama untuk mengatasi tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Dengan semangat inovasi dan kepedulian kita semua, saya yakin bahwa kita dapat terus bergerak maju dalam menciptakan solusi-solusi berkelanjutan untuk generasi masa depan,” ungkap Menteri Siti.

Kompetisi NECSC 2024 berhasil menjaring 1.062 peserta yang tersebar di 230 sekolah dan 170 kampus. Peserta tersebut memilih kategori energi dan lingkungan yaitu 48% dan 52%, yang terdiri dari 80% mahasiswa dan 20% siswa.

Berbicara generasi muda, Menteri Siti mengungkapkan bahwa sejak menjadi Menteri LHK di tahun 2014, Ia terobsesi untuk Indonesia bisa memiliki Generasi Lingkungan, Generasi Muda yang deeply melembaga dengan kecintaan pada lingkungan. Menteri Siti menilai hal tersebut sudah keliatan arahnya dengan atensi generasi muda kepada masalah sampah sejak tahun 2016-2017 dan dengan penananam pohon di tahun-tahun 2018-2019, perkembangan green leaders dan society renewable energy. Selain itu, munculnya inisiatif dan langkah-langkah individual dan gerakan aktivis seperti green youth movement, Y-20, SRE, Adiwiyata, kader konservasi, aktivis peduli sampah, youth enterprenuers, dan lain-lain masih banyak lagi. KHLK sendiri saat ini sedang terus menghimpun kapasitas gerakan dan knowledge pooling dari masyarakat, khususnya generasi muda antara lain melalui green ambassador yang sedang terus menerus ditingkatkan.

Dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dan isu-isu lingkungan hidup lainnya, saat ini generasi muda khususnya generasi Z dihadapkan pada tantangan berupa eco-anxiety yang disebabkan information overload, negativity instinct, privilege gaps, failure of imagination, and echo chambers.

Untuk mengatasi ini, maka pentingnya menekankan nada optimis dalam wacana publik untuk mengatasi fatalisme dan mendorong tindakan positif. Gerakan ini dikenal dengan Gerakan Climate Optimism.

Climate optimism adalah pola pikir yang mengakui langkah-langkah positif dan pencapaian dalam mengatasi perubahan iklim, sekaligus mengakui tantangan dan kerugian yang ada. Ini bukan tentang menyangkal atau mengabaikan kenyataan yang ada, namun memahami bahwa kita mempunyai solusi dan momentum untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Optimisme iklim bertujuan untuk menginspirasi dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan dan menemukan peran mereka dalam gerakan iklim.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan hal-hal yang telah dilakukan media Rakyat Merdeka dan Society of Renewable Energy (SRE) dengan melibatkan 47 kampus ternama di Indonesia dengan anggota mencapai 4 ribu orang merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip Climate Optimism. Kegiatan kolaborasi antara Rakyat Merdeka dan Society of Renewable Energy dengan membuat kompetensi penulisan artikel dengan tema energi dan perubahan iklim yang dikemas dalam National Energy, Climate, and Sustainability Competition 2024 adalah bentuk Take Actions; Stay Informed, but Set Limits; Connect with Others; Practice Self-Care; Focus on Solutions; dan Educate Others.

“Teruslah bersemangat dan berkontribusi dalam upaya menjaga keberlanjutan bumi kita. Terima kasih Generasi Muda Indonesia,” pungkas Menteri Siti.

Pada acara tersebut, diluncurkan buku Green Youth Outlook 2024, buku Green Agriculture dan website Green Impact. Sebuah platform yang menjadi indikator aspek keberlanjutan, yaitu perkembangan dan riset green energy dan green economy di seluruh Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekjen Kementerian LHK, Sekjen Kementerian ESDM,  Inspektur Jenderal KLHK, Dirjen PPKL, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, CEO Rakyat Merdeka, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian LHK dan Kementerian ESDM, Dewan Juri, Founders SRE, pimpinan dunia usaha, Green Leaders dan Green Ambassadors serta para siswa dan mahasiswa.(y)
___
Jakarta, KLHK, 29 April 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U Mamat Rahmat

PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanam Serentak 25.000 Mangrove Di 25 Lokasi Seluruh Indonesia Inisiatif Media Untuk Mitigasi Iklim

Nomor: SP.083/HUMAS/PPIP/HMS.3/4/2024

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memimpin aksi Penanaman Mangrove Serentak dari Kawasan Ekowisata Mangrove Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 25 April 2024. Penanaman Mangrove ini dilakukan serentak di 25 lokasi seluruh Indonesia.

Penanaman mangrove serentak ini merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman juga meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya kegiatan penanaman pohon.

“Kita pahami dan tahu persis bahwa keberadaan pohon dan tutupan lahan yang baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu juga sebagai langkah positif restorasi dan melindungi lingkungan. Kita tidak hanya memberikan manfaat bagi bumi, tetapi juga  menciptakan warisan untuk generasi mendatang,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti pun menekankan jika pelibatan masyarakat untuk bekerjasama memulihkan lingkungan termasuk dengan upaya penanaman pohon pada banyak hal juga  harus dapat men-generate income masyarakat. Mengatasi perubahan iklim dengan tanam pohon dan upaya pelestarian harus juga sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat. “Kerja saja ngga cukup, tapi harus bekerja dan berpenghasilan,” imbuh Menteri Siti.

Penanaman serentak kali ini merupakan bulan kelima setelah dilakukan tanam serentak se- Indonesia dalam keseluruhan rangkaian penanaman serentak selama musim penghujan. Dan untuk hari ini dilaksanakan penanaman 25.000 batang mangrove di 25 lokasi di 23 provinsi seluruh Indonesia.

Menteri Siti melanjutkan jika penanaman mangrove serentak ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia kepada dunia terkait penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Penanaman mangrove ini pun menjadi bagian dari penanaman pohon serentak tahun 2023-2024 yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu untuk memanfaatkan datangnya musim penghujan.

“Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita semua, aparat, bisnis leaders, para aktivis, para pemangku kepentingan yang ada dan seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda, untuk kita dapat bersama bahu-membahu memberikan kontribusi nyata di lapangan/masing-masing area of interest/responsibility, guna mendukung upaya pengendalian perubahan iklim secara masif dan terukur, antara lain dengan menanam pohon, termasuk mangrove,” tutur Menteri Siti.

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah membangun tata kelola ekosistem mangrove. Secara umum kita telah memiliki Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional Tahun 2021-2030, sedang dalam proses penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Rancangan PP tersebut diharapkan dapat segera terbit guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Kegiatan penanaman kali ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Harian Rakyat Merdeka, kelompok pemuda penggerak Society of Renewable Energy (SRE), Pemerintah Daerah, Green Leader Indonesia, Green Youth Movement, serta berbagai mitra dan seluruh lapisan masyarakat.

“Bersama-sama dengan para stakeholder, seperti pada hari ini bersama Harian Rakyat Merdeka dan Society Renewable Energy (SRE), serta para generasi muda, penggiat lingkungan, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap bumi melalui penanaman mangrove secara serentak. Kelestarian bumi bukanlah tanggungjawab perorangan. Kelestarian bumi adalah tanggungjawab semua pihak yang  hidup di bumi tanpa terkecuali. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya kelestarian bumi perlu ditanamkan pada diri masing-masing individu sedini mungkin dan secara  berkesinambungan,” tegas Menteri Siti.

Menteri Siti pun mengucapkan terima kasih kepada Harian Rakyat Merdeka dan memberikan selamat atas hari jadi ke-25 Harian Rakyat Merdeka yang jatuh tepat di tanggal 25 April.

“Bangun Harmoni dengan Alam, Mulailah Menanam” tegas Menteri Siti.

CEO Rakyat Merdeka Group, Kiki Iswara Darmayana mengucapkan terimakasih kepada KLHK atas dukungan penuhnya pada kegiatan penyelamatan lingkungan dan hutan yang diinisiasi oleh rekan media dan para pihak-pihak terkait seperti yang terjadi pada hari ini. Ia pun berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung kedepannya.

Penanaman mangrove serentak ini juga melibatkan video conference untuk menyapa dan berinteraksi dengan para peserta penanaman pohon mangrove serentak di seluruh Indonesia, seperti di Kabupaten Dumai Provinsi Riau, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dan Tangerang Provinsi Banten.

Daftar 25 lokasi penanaman serentak seluruh Indonesia yang dilakukan hari ini adalah:
1. Ekowisata Mangrove Penjaringan – Jakarta dipimpin oleh Menteri LHK dengan Pendamping Dirjen PDASRH.
2. Dumai – Riau dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala BP2SDM, Pendamping PPT Pratama Setjen dan BP2SDM.
3. Karawang – Jawa Barat dipimpin oleh Inspektur Jenderal, Pendamping PPT Pratama Itjen.
4. Jayapura – Papua dipimpin oleh Dirjen PKTL, Pendamping PPT Pratama Ditjen PKTL.
5. Brebes – Jawa Tengah dipimpin oleh Dirjen KSDAE, Pendamping PPT Pratama Ditjen KSDAE.
6. Pasuruan – Jawa Timur dipimpin oleh Dirjen PHL, Pendamping PPT Pratama Ditjen PHL.
7. Pangandaran – Jawa Tengah dipimpin oleh Dirjen PPKL, Pendamping PPT Pratama Ditjen PPKL.
8. Tanjung Jabung Timur – Jambi dipimpin oleh Dirjen PSLB3, Pendamping PPT Pratama Ditjen PSLB3.
9. Probolinggo – Jawa Timur dipimpin oleh Dirjen PPI, Pendamping PPT Pratama Ditjen PPI.
10. Padang – Sumatera Barat dipimpin oleh Dirjen PSKL, Pendamping PPT Pratama Ditjen PSKL.
11. Kota Ambon – Maluku dipimpin oleh Dirjen PHLHK, Pendamping PPT Pratama Ditjen PHLHK.
12. Tangerang – Banten dipimpin oleh Kapus P3E Jawa, Pendamping PPT Pratama Setjen.
13. Lombok Barat – NTB dipimpin oleh Kepala BSI, Pendamping PPT Pratama BSI.
14. Bengkulu – Bengkulu dipimpin oleh SAM Bid. IPI, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
15. Bandar Lampung – Lampung dipimpin oleh SAM Bid. Energi, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
16. Muna – Sulawesi Tenggara dipimpin oleh SAM Bid. ESDA, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
17. Denpasar – Bali dipimpin oleh SAM Bid. Pangan, Pendamping TAM Bid. KPJ KLN, Kapus P3E/Kababes.
18. Banyuasin – Sumatera Selatan dipimpin oleh SKM Bid. Jaringan LSM dan AMDAL, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
19. Tidore Kepulauan – Maluku Utara dipimpin oleh SKM Bid. Media Komunikasi LHK, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
20. Parigi Moutong – Sulawesi Tengah dipimpin oleh SKM Bid. Konstitusionalitas Kemasyarakatan, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
21. Gorontalo – Gorontalo dipimpin oleh SKM Bid. Edukasi Publik, Kelestarian SDAL, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
22. Kabupaten Kupang – NTT dipimpin oleh TAM Bid. Pengembangan Persemaian Modern, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
23. Mamuju – Sulawesi Barat dipimpin oleh TAM Bid. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dan Generasi Lingkungan, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
24. Aceh Besar – Aceh dipimpin oleh TAM Bid. Restorasi dan Kemitraan Konservasi, Pendamping Kapus P3E/Kababes.
25. Kalimantan Timur dipimpin oleh Kapus P3E Kalimantan, Pendamping Kepala UPT Kaltim.

Turut hadir mendampingi Menteri LHK, Kepala BRGM, Dirjen PDASRH, para Pejabat Tinggi Pratama KLHK, Perwakilan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Business Leaders, Aktivis dan Rekan-Rekan Media, Ibu-Ibu Darma Wanita KLHK, serta para Generasi muda dari Siswa-siswi SMK Al Mutaqien, SMP Pluit Raya, SMK Pluit Raya serta kurang lebih 100 Siswa-siswi dari Sekolah Luar Biasa (SLB) yaitu: SLBN 5 Jakarta Barat, SLBN 7 Jakarta Timur, SLBN 8 Jakarta Utara, dan SLBN 12 Jakarta Selatan.(*)

___
Jakarta, KLHK, 25 April 2024

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
U Mamat Rahmat

PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri LHK: Inisiatif Strategis Gabungan LSM, Cetak 618 Pemimpin Muda Green Leaders

SIARAN PERS
Nomor: SP. 051/HUMAS/PPIP/HMS.3/03/2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mewisuda 293 pemuda dari berbagai regional yang merupakan peserta Pelatihan dan Pendidikan Green Leadership Indonesia (GLI) Angkatan ke-3 di Jakarta, Senin (4/3).

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan/wisudawati atas peresmian pelantikan hari ini sebagai kader pimpinan GLI dan akan selanjutnya juga nanti diantara saudara-saudara akan berkiprah antara lain sebagai Green Ambassadors Indonesia,” ujarnya.

Green Leadership Indonesia sebagai program pendidikan lingkungan hidup bagi pemuda merupakan inisiatif yang baik dan datang dari organisasi lingkungan hidup seperti Institut Hijau Indonesia, HUMA, Walhi serta KNTI. Inisiatif ini patut mendapat dukungan dari pemerintah dan tentu saja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Green Leadership Indonesia telah meluluskan 618 leaders dari 3 angkatan yang dilaksanakan. Pada angkatan pertama sebanyak 118 leaders, angkatan kedua 207 leaders, dan angkatan ketiga 293 leaders.

“Nantinya para alumni GLI tentu akan mengambil peran yang sangat penting untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian dalam bentuk proritas utama isu keadilan sosial dan keadilan ekologis dalam institusi atau komunitas mereka. Sehingga kedepan Indonesia akan terus bertambah dalam memiliki calon pemimpin muda yang dapat berempati terhadap isu-isu kelestarian hutan dan lingkungan yang selaras dengan jati diri Bangsa Indonesia,” kata Menteri Siti.

Dukungan KLHK disalurkan dalam fasilitas selama kegiatan pendidikan, diantaranya melalui pendampingan peserta dalam kegiatan-kegiatan berskala local, nasional hingga internasional. Sehingga dapat terjalin proses transfer ilmu dan diskusi-diskusi dalam kegiatan pembelajaran peserta di dalam rangkaian kelas. KLHK juga mendukung pelaksanaan kelas intensif hijau di GLI guna mendalami isu dan pengetahuan di berbagai macam sektor yang dapat membantu pengembangan potensi peserta didik.

Founder Greeen Leadership Indonesia sekaligus Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menyampaikan bahwa kegiatan Green Leadership Indonesia merupakan satu proses yang panjang bagi para leaders karena mereka belajar bersungguh-sungguh selama 6 bulan mulai dari membangun karakter individunya, berbagai keterampilan, wawasan, kemudian mereka juga mencoba melakukan analisis hal-hal yang substantif dan struktural mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

“Saya berpesan kepada para leaders bahwa hari ini anda diwisuda, tugas berat menanti didepan. Anda adalah para leaders, saat ini sedang mengikuti proses pendidikan, tetapi setelah pulang, anda akan jadi pemimpin dimanapun anda berada, apapun profesi yang anda tekuni, lakukan sepenuh hati karena masa depan Indonesia ada pada anda semua,” ujarnya.

Dengan bekal pengetahuan dan leadership, diharapkan tercipta akselerasi generasi muda berwawasan lingkungan yang mencintai Indonesia, yang mampu berdiri sejajar dengan pemuda-pemudi di dunia dari berbagai negara.

———
Jakarta, KLHK, 04 Maret 2024

Penanggung jawab berita:
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
Nuke Mutikania

Sumber: www.ppid.menlhk.go.id

OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia

SIARAN PERS
Nomor: SP. 047/HUMAS/PPIP/HMS.3/03/2024

Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) telah meningkatkan ambisinya dalam komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Semula, target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri adalah 29%, menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20% pada ENDC. Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.

Nilai Ekonomi Karbon, pengaturan di Indonesia

Perpres 98/2021 mengatur pelaksanaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan lklim yang dilakukan melalui penyelenggaraan NEK untuk mencapai target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional. Penyelenggaraan NEK dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, adanya NEK dapat menjadi insentif untuk pencapaian NDC dengan mendukung upaya yang selama ini dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan.

Perpres NEK ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri, maka perhitungan pengurangan emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia. Adanya regulasi pasar karbon membuka peluang Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim. NEK merupakan ukuran kinerja dunia dalam pengelolaan perubahan iklim yang merefleksikan tingkat keberhasilan negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Bagi Indonesia, NEK merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh negara, sesuai dengan azas filosofis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD  1945.

Sebelum Paris Agreement, atau yang sering disebut dengan rejim Protokol Kyoto, perdagangan karbon telah diatur dan berlangsung dengan mekanisme Clean Development Mechanism/CDM, Joint Credit Mechanism (JCM) yang merupakan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang). Di sisi lain Protokol Kyoto memicu perdagangan yang juga tidak diatur secara spesifik di Protokol Kyoto, yaitu mekanisme perdagangan karbon sukarela (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) yang dilakukan secara langsung oleh pihak independen (tanpa ada pencatatan oleh negara).

Pada saat itu muncullah berbagai skema perdagangan karbon voluntary seperti banyak dikenal skema crediting Plan Vivo, Verra, Gold Standard, dan lain-lain (penilai independen internasional dan diantaranya menjadi market place). Di masing-masing negara besar seperti Amerika, muncul berbagai skema crediting yang juga masih berjalan sampai saat ini. Beberapa skema crediting tersebut juga masuk ke Indonesia dan menjalankan transaksi serta kerja sama skema crediting dan beroperasi di Indonesia. Mencatat hasil persidangan di COP28 di Dubai UEA (rejim Paris Agreement), dipastikan tidak ada pengaturan dan rekognisi terhadap perdagangan karbon secara sukarela atau VCM. Indonesia secara tegas telah berkomitmen dan meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomer 16 tahun 2016, sehingga dalam peraturan yang berlaku di Perpres 98 Tahun 2021  dan PermenLHK 21 tahun 2022 tidak mengatur dan mengenali VCM di Indonesia.

Di era Protokol Kyoto telah terjadi perdagangan karbon tanpa otorisasi dan pencatatan (karena sifat sukarela-nya, sehingga pasar-lah yang menentukan dirinya sendiri, bagaimana kredit dihitung, tata aturan bisnis karbon yang ditetapkan sendiri, ukuran pasar dan kapitalisasi ditetapkan sendiri dan berbagai tata aturan main yang memang ditentukan oleh pasar dengan kesepakatan masing-masing, sehingga skema crediting ini lebih dikenal sebagai private crediting scheme).

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, KLHK, Dr. Wahyu Marjaka menjelaskan, untuk pencapaian NDC  dan dengan insentif karbon dikenal  aturan dengan Perpres 98/2021 serta PermenLHK 21/2022. Ada beberapa  pihak pemilik konsesi kehutanan yang sudah menjalankan kontrak dagang karbon dengan pihak-pihak skema crediting private tersebut yang tidak sesuai dengan aturan Indonesia dan terhadapnya telah dilakukan tindakan oleh pemerintah, demikian ditegaskan Wahyu Marjaka di Jakarta, Jumat (01/03/2024).

Terbaik dan Jadi Rujukan

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, sampai saat ini, bursa karbon Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bursa karbon Indonesia jauh lebih baik, Bahkan di tingkat ASEAN, kita terbesar. Pada saat launching volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Aldy Erfanda, menjawab pertanyaan terkait perkembangan perdagangan di bursa karbon Indonesia, Jumat (01/03/2024).

Untuk besaran volume perdagangan di bursa karbon Indonesia, dapat dilihat pada tabel terlampir.

Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.

Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, kita perlu berbangga dengan apa yang kita jalankan, karena konsep perdagangan karbon, kita mengadopsi sistem perdagangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. artinya  dilakukan penetapan cap atau allowance- kemudian dilakukan trade artinya perdagangan karbon dan -tax artinya diterapkan  pajak karbon.

Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas tradingnya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Aldy.

Secara global, kata Aldy, Indonesia menjadi negara yang sangat  dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan progres seperti ini tidak mudah. Apalagi kita sangat spesifik untuk mencapai target NDC. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor FOLU, Energi, dan limbah. Aldy menjelaskan, secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.

Saat ini memang banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Dikatakan Aldy, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar kita mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibilitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif. “Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan  carbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting- carbon.

Rintis Perdagangan Karbon Internasional

Ke depan lanjut Aldy, masih banyak pekerjaan rumah. Dalam waktu dekat kita merencanakan pilot proyek mengenai perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia dan menuju ke sana,  kita sudah rapat kordinasi regulator, (Menkomarinvest, OJK, ESDM, KLHK). Di situ ada kemajuan pesat, sudah ada kesepakatan  mengenai perdagangan  internasional.

Selama ini banyak pihak yang skeptis yang menyebut kita lambat dan macam-macamlah, tapi kita tetap berproses. “Target? Tahun 2024 ini sudah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang  sudah ada regulasi mendasarnya,” katanya.

Tentu saja ini kita buat pilot projek bersama kementerian terkait lainnya, bukan hanya OJK. Dengan tahapan ini, memang banyak dunia internasional melalui Kedubes mereka di Jakarta menemui OJK untuk menanyakan soal ini, ada yang dari Australia, AS, Jepang, Taiwan , dan sebagainya. “Mereka interst sekali. Ke depannya, kita akan koordinasi dengan Kemenlu. Tim teknis sudah melakukan itu, juga kementerian terkait akan kita libatkan.”

Antusiasme dunia internasional tertarik karena potensi karbon Indonesia, karena Indonesia salah satu negara yang memiliki hutan yang besar. Nature base kita memang sangat besar. Kita bekerja keras soal perdagangan karbon ini karena kita ingin memberikan kontribusi yang juga amat besar bukan saja bagi kepentingan nasional, tapi dunia internasional mengingat penurunan emisi global sangat penting.

Harapannya, progress regulasi-regulasi itu bakal berkembang pesat. Kenapa framenya regulasi, sebab target NDC kita menuntut 5 sektor bekerja, tapi selama ini yang bekerja baru dari KLHK, dan ESDM yang lain harus menyusul termasuk pertanian, dan perindustrian.(*)
———
Jakarta, KLHK, 01 Maret 2024

Penanggung jawab berita:
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
Nuke Mutikania

Sumber: www.ppid.menlhk.go.id