Jakarta, 18 Pebruari 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini menyelenggarakan Dialog Satu Hari Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Ketua Tim Pengarah Pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim bertempat di Ruang Rimbawan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dialog Satu Hari dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc, Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, Sarwono Kusumaatmadja, Deputi SDA & LH Bappenas, Endah Murniningtyas, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Arief Yuwono, serta Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup, Yetty Rusly. Adapun narasumber yang hadir yaitu Perwakilan dari DNPI (Amanda Katili), Perwakilan dari BP REDD+ (Nurmasripatin dan Agus Sari), Perwakilan dari ICCTF (Syamsidar Thamrin), dan Perwakilan dari SKN (Syamyanugrara). Sedangkan narasumber dari perwakilan provinsi yang hadir yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc mengatakan ”terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Selanjutnya tugas dan fungsi BP REDD+ dan DNPI diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi KLHK. Hal mendasar yang menjadi pertimbangan BP REDD+ dan DNPI menjadi satu wadah yaitu supaya tidak terjadi tumpang tindih, dan memperkuat seluruh armada operasional dalam vektor yang searah. Sesuai arahan Presiden RI, Menteri LHK akan bekerjasama dengan Prof. Rachmat Witoelar dalam mewujudkan perkuatan peran Indonesia di tingkat global.
Perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia dan masyarakat dunia secara luas terutama dalam upaya bersama-sama menanggulangi dan memperkecil dampak terhadap kehidupan di bumi. Indonesia telah mengambil peran aktif menuju pembangunan berkelanjutan melalui berbagai upaya penyelamatan lingkungan dengan kegiatan lain perubahan iklim. Indonesia seyogyanya terus memperkuat implementasi pada tingkat nasional, regional dan tapak dengan melakukan kegiatan riil penanggulangan dampak perubahan iklim dalam bentuk upaya mengurangi laju perubahan iklim, maupun peningkatan upaya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Terlampir Siaran Pers Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim
Informasi lebih lanjut hubungi:
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Telp. 021 – 85904923, email: humaslh@gmail.com
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
dengan
KETUA TIM PENGARAH PADA TIM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
Manggala Wanabakti, Jakarta
18 Februari 2015
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai mandat yang diberikan oleh Presiden melalui Perpres 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban 2 bidang tugas lingkungan hidup dan kehutanan termasuk bidang pengendalian perubahan iklim.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus sesuai arahan Presiden akan bekerjasama dengan Bapak Prof. Rachmat Witoelar dalam mewujudkan perkuatan peran Indonesia di tingkat global serta menetapkan kebijakan peningkatan implementasi penanganan perubahan iklim dalam negeri secara bersama-sama, dengan dukungan kerjasasama Kementerian/Lembaga terkait dan parapihak baik internasional dan nasional.
- Indonesia telah mendapat kepercayaan dunia dalam penanganan perubahan iklim, komitmen global yang didukung kebijakan nasional serta implementasi dalam negeri. Prestasi Indonesia di tingkat global secara kontinu dan konsisten mendapat mengakuan yang antara lain ditandai dengan suksesnya sidang PBB Perubahan Iklim di Bali tahun 2007 atau terkenal dengan sidang UNFCCC COP 13 yaitu disepakatinya Bali Road Map dan Bali Action Plan yang ditanda tangani oleh seluruh negara peserta.
- Perubahan iklim adalah masalah penduduk bumi secara bersama-sama, sehingga pemahaman penanganan secara global dan kemampuan implementasi nasional perlu dipahami dengan baik dan benar sehingga menjadi upaya bersama yang optimal. Dukungan dari banyak negara sahabat secara bilateral maupun multilateral memperkuat kemampuan Indonesia untuk merancang dan melaksanakan implementasi di tingkat tapak serta secara signifikan berperan mendorong kesepakatan dunia untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi.
- Dengan penggabungan dua kementerian, kita yakini bahwa koordinasi kebijakan, pengaturan dan pelaksanaan implementasi program dan kegiatan perubahan iklim akan lebih efektif. Bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan, beserta Kementerian Koordinator pada Kabinet Kerja akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengaturan finansial keuangan pembangunan perubahan iklim, program dan implementasi upaya mitigasi dan adaptasi dengan lebih efektif.Kerjasama luar negeri dan kerjasama parapihak sebagaimana sudah berjalan, dapat ditingkatkan mendukung upaya rill dilapangan yang sejalan dengan rancangan global.
- Khususnya persiapan Indonesia menjelang disepakatinya komitmen baru dunia (Paris COP 21, Desember 2015), untuk pengembangan implementasi (enhance actions) akan dikoordinasikan bersama Bapak Rachmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Bappenas dan atas masukan Kementerian/Lembaga terkait dan parapihak.
- Dengan pengintegrasian fungsi dua unit penting perubahan iklim yaitu DNPI dan BP REDD+ kedalam fungsi dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana mandat Perpres 16/2015, akan dlakukan pendalaman program dan kegiatan penting yang perlu dilanjutkan sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
- Direncanakan Struktur Perubahan Iklimdalam Kementerian LHK akan diperkuat oleh Advisory Board yang akan dirumuskan dan diputuskan dalam waktu dekat.
Manggala Wanabakti, Jakarta, 18 Februari 2015
Menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan Ketua Tim Pengarah Pada
Tim Pengendalian Perubahan Iklim
Siti Nurbaya Rachmat Witoelar